1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluarsa, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua DPR Muhamin Iskandar meminta kepada pemerintah agar Kementrian Kesehatan melakukan evaluasi mengenai vaksin Covid-19 kedaluarsa yang jumlahnya hingga 1,1 juta dosis.

Capaian vaksinasi dibanyak daerah terutama di luar Jawa masih belum rata. di satu sisi ada jutaan dosis vaksin yang kedaluarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa," kata Iskandar, Kamis (20/1).

Dia juga menegaskan kepada pemerintah, untuk terus memantau masa berlaku vaksin. Jangan sampai vaksi kedaluarsa ini tidak ditarik dan malahan masih dipakai untuk disuntikkan ke warga.

“Saya ingatkan agar vaksin yang suda kedaluarsa terus diperhatikan. Kalo boleh yang sudah kedaluarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah," tambahnya.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarakan kepada warga jangan segan untuk menanyak masa kedaluarsa vaksin yang akan disuntikkan petugas.

Merutnya itu perlu, karena petugas bisa aja melakukan kekeliruan dengan tidak sengaja mengecek masa berlakua vaksinyya.

“Kalo bisa kalian tanya dulu status vaksinya sebelum diduntikkan. Mana tau petugasnya tidak perhatikan,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah kedaluwarsa. Mayoritas berasal dari donasi gratis asal negara-negara maju.

"Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," ungkap Budi.