Indonesia Terjebak Middle Income Trap Selama 30 Tahun

Grafik transformasi ekonomi. Sejak 1993 hingga 2022, Indonesia berada dalam perekonomian dengan pendapatan kelas menengah atau Middle Income Trap. (PARBOABOA/Apri Siagian)

PARBOABOA, Jakarta – Sejak 1993 hingga 2022, Indonesia terjebak dalam perekonomian dengan pendapatan kelas menengah atau Middle Income Trap.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa dalam acara Satu Dasawarsa Open Government Indonesia (OGI) secara virtual, Selasa (07/02/2023).

“Indonesia selama 30 tahun terjebak dalam middle income trap dan kita baru saja masuk low middle income menjadi upper middle income. Saya kira baru tahun lalu di angka USD4200 per capita,” kata Suharso.

Setelah pandemi 2019, seluruh negara di dunia berharap perekonomian dapat tumbuh lebih baik lagi.

“Setelah kita berjibaku kita berharap kedepan Indonesia mampu tumbuh lebih baik lagi, dan graduasi dari middle income ini bisa lebih cepat kalau hitungan secara kalkulasi ekonomi yang linear itu kita membutuhkan waktu 22 tahun sampai hak ekonomi, tapi mudah-mudahan kita bisa lebih cepat,” ujarnya.

Suharso menjelaskan, salah satu upaya untuk mencapai itu adalah transformasi tata kelola dari berbagai aspek. Mulai dari tata kelola kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia (SDM), relasi antar pemerintah dan non pemerintah serta transportasi digital.

“Salah satu upaya kita untuk mencapai itu adalah transformasi tata kelola dan transportasi tata kelola ini dibangun dari berbagai aspek yang saling berkaitan yaitu tata kelembagaan, regulasi, sdm, relasi antar aktor pemerintah dan non pemerintah serta transportasi digital,” kata Suharso.

Suharso menjelaskan, pada Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) dan Kualitas Peraturan Perundang Undangan (Regulatory Quality) salah satu komposit dari E-Government Development indikator yang dihitung oleh Bank dunia pencapaian Indonesia sepanjang tahun 1995-2020 menunjukkan tren peningkatan secara gradual.

“Sebagai upaya reformis yang kita lakukan paling utama adalah di bidang hukum, regulasi dan tata kelola pemerintahan,” jelas Suharso.

Editor: Betty Herlina
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS