PARBOABOA, Jakarta- Pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya dengan menaikan porsi pembiayaan UMKM dari 21 persen menjadi minimal 30 persen.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech secara virtual dalam acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM di Universitas Brawijaya Malang, Kamis (9/03/2023).
Dikatakan Airlangga, paskapandemi Covid-19, Indonesia melihat peluang dari terbukanya kembali aktivitas perekonomian domestic. Mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat terus menggeliat, dan tentunya akan menggerakkan konsumsi masyarakat.
Terlebih, kata Airlangga, di tengah bayang-bayang resesi ekonomi global, kinerja ekonomi domestik harus tetap kuat dan berdaya saing. Salah satu sektor yang paling berperan penting dalam menjaga resiliensi ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM menjadi salah satu penyangga dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi lagi.
Sehingga, lanjut Airlangga, sektor UMKM harus terus didorong dengan berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan kembali, bahkan mendorong sektor tersebut sampai bisa mencapai standar global sehingga dapat membuka akses di pasar internasional.
“Karakteristik UMKM ini unik, karena jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian di Indonesia, dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun. Dalam dua dekade terakhir, (UMKM) menyumbangkan rata-rata 57 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.” Katanya.
Airlangga mengatakan, salah satu strategi pengembangan UMKM Naik Kelas dan UMKM Go Export, yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan.
Saat ini, porsi kredit UMKM dari total kredit masih terbatas pada kisaran 21 persen. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM menjadi minimal 30 persen pada tahun 2024 nanti.
“Target ini tidak mudah, karena 2024 tinggal 2 tahun lagi. Dan tentu ini memerlukan extra effort dari kita semua,” ungkap Airlangga.
Oleh sebab itu, berbagai bentuk kebijakan juga telah dikeluarkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Diantaranya Pemerintah telah menyiapkan Kredit Ultra Mikro sampai level usaha menengah.
Kemudian, Kredit Usaha Rakyat yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan dengan plafon di tahun ini mendekati Rp450 triliun, dan juga berbagai upaya lain termasuk pembiayaan ultra mikro yang disubsidi dengan Bunga 3 persen.
“Saat ini kita berorientasi kepada sektor produktif agar (penyaluran pembiayaan UMKM) berjalan lebih optimal. Dan diharapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi mulai dari program bantuan sosial sampai bantuan komersial keuangan bisa didorong agar UMKM segera bisa naik kelas,” ujar Airlangga.
