PARBOABOA - Sebanyak 105 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor.
105 juta data tersebut dijual di forum jual beli online breached.to oleh akun Bjorka dengan harga sekitar USD5.000 atau setara Rp74,4 juta.
Namun, Komisioner KPU Idham Holik membantah data yang bocor itu adalah milik KPU. Idham mengatakan belum dapat berkomentar jauh terkait dugaan kebocoran data dari KPU itu.
Sebab, pihaknya belum menerima laporan dari tim keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam Sipol yang diretas.
"Senin pada minggu lalu kami rapat dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU RI. Dalam rapat tersebut tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol menyatakan hal yang sama," jelas Idham Rabu (7/9/2022).
Diduga lebih dari 105 juta data dijual oleh anggota forum bernama Bjorka di laman itu dengan judul Indonesia Citizenship Database From KPU 105M. Dia juga mencantumkan logo KPU di situs tersebut.
Postingan soal data yang diklaim berasal dari KPU itu diunggah tak lama setelah Bjorka mengunggah pesan balasan untuk Kominfo, "Stop Being an Idiot", setelah diminta "jangan menyerang".
Dalam postingan yang diunggah hari ini, Selasa (6/9/2022) itu, Bjorka mengawali postingannya dengan mencatut logo Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini mengindikasikan bahwa 105 juta data kependudukan yang dijualnya itu kemungkinan besar adalah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DPT Pemilu) yang berasal dari KPU.
Dalam deskripsi informasi, diketahui bahwa data yang dijual Bjorka, tepatnya berjumlah 105.003.428.
Data ini bisa dibilang paket komplet karena menyertakan berbagai informasi sensitif dan lengkap dari warga Indonesia.
Mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (No KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan hingga keterangan soal disabilitas.
Tak hanya itu, karena diklaim berasal dari KPU, data yang dijual juga memuat informasi soal pemilu, seperti nama dan nomor ID provinsi, kota, kecamatan, serta nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data sensitif tersebut dijual seharga 5.000 dollar AS atau setara Rp 74,4 juta.
Sang hacker menyebut, 105 juta data kependudukan warga Indonesia itu disimpan dalam file berukuran 4 GB (Compressed) atau 20 GB (Uncompressed).
Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sembilan baris data sebagai spoiler.
Pengguna internet bisa melihat data spoiler tersebut secara langsung di postingan Bjorka, tanpa perlu mengunduh apapun.
Kesembilan baris data spoiler itu terpantau memuat informasi 9 penduduk Indonesia yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Tak hanya itu, Bjorka juga menyediakan sebuah tautan untuk mengunduh 2 juta sampel data secara bebas dan gratis.
Data pribadi itu dijual seharga US$5 ribu atau setara Rp7,4 juta (US$1=Rp14.898,20). Semua data tersebut disimpan dalam file 20GB (uncompressed) atau 4GB (compressed).
Diketahui, Bjorka merupakan akun yang sebelumnya juga membocorkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB dijual di situs gelap tersebut.
Kala itu, ia membanderolnya dengan harga US$50 ribu (sekitar Rp744 juta) sambil menyertakan sampel data sebanyak 2GB.
Di sisi lain, Komisioner KPU Idham Holik belum bisa berkomentar terkait adanya dugaan kebocoran data warga penduduk hingga 105 juta diduga dari KPU.
Idham mengaku KPU telah rapat dengan tim gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU. Hasil rapat, tidak didapati data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sistem Infirmasi Partai Politik (Sipol) bocor.
"Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang sipol menyatakan hal yang sama. Terkait dengan informasi yang beredar kami belum bisa komentari karena sampai saat ini tidak ada laporan apa pun dari gugus tugas keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam sipol diretas," kata dia.
Dia memastikan data sipol sejauh ini dalam kondisi aman. Idham juga membantah data tersebut bocor dari KPU karena tampilannya berbeda.
Idham menegaskan kasus ini akan menjadi perhatian KPU dan akan disampaikan di forum rapat pleno. "Yang jelas Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," tegas dia.
