PARBOABOA, Jakarta - Sejumlah organisasi perempuan dan masyarakat sipil akan menggelar Women's March Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) mendatang.
Menurut Direktur Program Lintas Feminis Jakarta, Anindya Restuviani, aksi ini untuk menantang struktur kekuasaan patriarki dan menciptakan ruang bagi suara perempuan untuk didengar dan dihormati dalam ajang kontestasi politik di Indonesia.
"Tema Women's March 2023 adalah sudahi bungkam, lawan! adalah semboyan yang mendorong semua perempuan, kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk turun ke jalan, mendapatkan barisan dan menggaungkan perubahan," katanya saat Konferensi pers jelang Women's March Jakarta 2023, Kamis (18/5/2023).
Sejumlah organisasi yang akan mengikuti Women's March Jakarta 2023 di antaranya, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Konsorsium CRM, Greenpeace, hingga Arus Pelangi.
Aksi Women’s March 2023 akan dimulai dari IRTI Monas dan berakhir di Patung Merak Monas di Pintu Barat Daya. Aksi ini rutin digelar setiap tahun, sejak 2017 untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan di Indonesia.
Dalam aksi hari Sabtu nanti, sejumlah aktivis perempuan itu membawa 9 tuntutan rakyat, yaitu:
- Meningkatkan keterwakilan politik perempuan dengan membuka dan memudahkan akses perempuan dan kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik
- Segera mengesahkan seluruh kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi atau dampak buruk program pembangunan terhadap perempuan
- Mencabut dan/atau membatalkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional
- Menghentikan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual
- Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif, termasuk melalui jaminan bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, karakteristik seks, ras, suku, agama, kepercayaan, dan status kesehatan, status sosial, dan lainnya, serta memajukan pendidikan, pemberdayaan dan akses yang inklusif bagi anak-anak perempuan dengan disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak narapidana, dan anak pengguna napza
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan dan marginal
- Memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender dan inklusif
- Menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan dan berpusat pada pemenuhan hak-hak korban
- Mendorong pemerintah sebagai chairperson ASEAN 2023 untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah ASEAN.Asia Tenggara dan memberikan perlindungan pada para pencari suaka/pengungsi.
