PARBOABOA, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menginisiasi pengembangan Cloud System untuk menghadapi kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini.
“Selama ini kita tahu data kita tidak aman. Kita juga tahu kita tidak memiliki kedaulatan siber. Tapi kita hanya ribut sendiri, mengeluh,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Persero, dan PT Dekstop IP Teknologi Indonesia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/10/2022).
Rencananya, pengembangan Cloud System akan dilakukan oleh anak negeri dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan data nasional.
“Untuk itu, mari kita membuat sejarah baru dengan membangun cloud system buatan anak negeri demi mewujudkan kemandirian dan kedaulatan data nasional,” kata Moeldoko.
Muldoko mengaku untuk mengembakan Cloud System tersebut tidaklah mudah. Namun, Panglima TNI periode 2013-2015 itu optimis dengan lembaga dan talenta-talenta muda yang dimiliki Indonesia.
“Memang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi harus dimulai. Kita harus menjemput tantangan ini dan bersiap menjadi kompetitor dalam industri digital global,” ucap Moeldoko.
Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman antara BSSN dengan PT INTI dan PT Dekstop IP Teknologi Indonesia merupakan implementasi strategi keamanan siber nasional dalam rangka menumbuhkan Industri keamanan siber dalam negeri.
"Penyelenggaraan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara semesta. Sehingga diperlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan,” kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Hinsa menyebut, kerja sama BSSN, PT INTI dan DesktopIP Teknologi Indonesia meliputi pengembangan piranti lunak yang dibutuhkan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur cloud system dan peralatannya, pembangunan dan pengembangan algoritma keamanan siber, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan fungsi pengamanan siber.
“Ancaman siber adalah ancaman hibrida, terkait dengan kontrol informasi, spionase, dan sabotase. Titik berat BSSN dalam kedaulatan data adalah semua infrastruktur informasi visual nasional dapat terlindungi dengan baik. Presiden telah mengingatkan tentang kejahatan siber dan keamanan data, maka kolaborasi ini sangat bagus untuk masa depan keamanan siber Indonesia,” jelasnya.
