PARBOABOA, Jakarta - Kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan kader PDI Perjuangan (PDI-P), kembali mencuat ke permukaan.
Harun diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Kasus ini pertama kali terungkap pada awal 2020 dan hingga kini Harun masih menjadi buronan.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan lembaga-lembaga penting dalam proses demokrasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.
Pada Juni 2024, Hasto memberikan keterangan tambahan terkait informasi baru yang berkaitan dengan keberadaan Harun Masiku.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto guna mendalami lebih jauh keterlibatannya dalam perkara ini.
Penyitaan ini disebut sebagai langkah penting dalam mengungkap peran-peran lain yang mungkin terlibat dalam kasus suap ini.
Akan tetapi, langkah penyitaan oleh KPK ini juga sempat menuai kontroversi. Pihak Hasto melaporkan tindakan tersebut ke Dewan Pengawas KPK, mengklaim bahwa penyitaan dilakukan tanpa prosedur yang jelas.
Namun, KPK menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.
Hasto disini pun tercatat, sudah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.
Hingga saat ini, ia tetap berstatus sebagai saksi dan belum ada indikasi yang mengarah pada penetapannya sebagai tersangka.
Proses penyidikan masih berfokus pada upaya menemukan Harun Masiku, yang diyakini menjadi kunci utama dalam kasus ini.
Pencarian Harun yang sudah menghilang selama empat tahun menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga antirasuah tersebut.
Harun Masiku diduga melarikan diri ke luar negeri pada saat kasus ini mencuat. Berbagai spekulasi tentang keberadaannya terus bermunculan, tetapi hingga kini belum ada bukti konkret yang mengarah pada penangkapannya.
Untuk mempercepat penyelesaian kasus ini, KPK terus mengumpulkan informasi baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk melacak keberadaan Harun jika ia memang berada di luar negeri.
Kasus suap Harun Masiku berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi.
Banyak pihak mengkritik lambatnya pengungkapan kasus ini dan mendesak KPK untuk lebih agresif dalam menyelesaikan penyidikan.
Sebagian pengamat menilai bahwa KPK menghadapi tantangan politik dan hukum yang kompleks dalam menangani kasus ini.
Komitmen yang diperlukan untuk menangani kasus seperti ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan tekanan politik terhadap PDI-P sebagai partai tempat Harun Masiku bernaung.
Publik mempertanyakan sejauh mana partai ini terlibat dalam kasus tersebut. Kritik terhadap partai tidak terhindarkan, terutama karena nama Harun masih kerap dikaitkan dengan sejumlah elit partai.
Meskipun demikian, partai menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan berharap kasus ini segera selesai untuk menghindari spekulasi yang merugikan.
Kasus Harun Masiku mencerminkan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keberhasilan KPK dalam menyelesaikan kasus ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Namun, lambatnya perkembangan penyidikan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas KPK dalam menangani kasus-kasus besar seperti ini.
Keterlibatan berbagai pihak sering kali memperlambat proses hukum yang seharusnya lebih cepat dilakukan.
Hingga kini, pencarian Harun Masiku terus dilakukan. KPK meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan Harun untuk melapor demi mempercepat proses penegakan hukum.
Selain itu, KPK juga meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mempersempit ruang gerak Harun.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil konkret di tengah sorotan publik yang terus mengamati jalannya penyidikan.
Perkembangan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Keberhasilan KPK dalam menyelesaikan kasus ini akan menjadi tolok ukur baru bagi komitmen bangsa dalam menegakkan keadilan dan transparansi.
Sebagai salah satu kasus yang paling disorot, penyelesaian perkara ini akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
