Hasto Kristiyanto Kembali Jadi Sekjen PDIP: Loyalitas dan Arahan Megawati

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP masa bakti 2025-2030 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: Dok. PDIP)

PARBOABOA, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali mempercayakan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) kepada Hasto Kristiyanto untuk periode 2025–2030.

Penunjukan ini diumumkan dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Dengan demikian, Hasto resmi memasuki periode ketiganya sebagai sekjen partai berlambang banteng moncong putih, setelah sebelumnya menduduki posisi strategis itu sejak 2015.

Cerita di balik penunjukan kembali Hasto disampaikan oleh Wakil Sekjen Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu.

Menurutnya, saat susunan pengurus DPP dibacakan oleh Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, posisi sekjen masih dibiarkan kosong. Hal itu memunculkan tanda tanya di antara jajaran elite partai.

Adian menuturkan, Prananda Prabowo dan Yoseph Aryo kemudian langsung menanyakan kepada Megawati soal siapa yang akan menduduki kursi strategis tersebut.

Jawaban Megawati kala itu singkat dan tegas: “Ya Mas Hasto.” Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah dari jajaran pengurus, disertai senyum lega yang menghiasi wajah para kader.

Hasto pun naik ke panggung untuk menerima mandat, diiringi riuh gemuruh dukungan. Menurut Adian, tak lama setelah pengumuman itu, Megawati langsung mengingatkan seluruh pengurus DPP untuk segera bekerja di lapangan.

“Semua pengurus harus turun ke bawah, temui rakyat, dengarkan aspirasi mereka,” ujar Adian menirukan arahan ketua umum.

Dinamika Kongres

Sebelum penunjukan ini, Hasto sempat menjabat sebagai sekjen merangkap tugas ketua umum selama Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 2 Agustus 2025.

Perjalanan politiknya tidak lepas dari sorotan publik, terutama setelah dirinya divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 Juli 2025 dalam kasus suap yang menyeret Harun Masiku.

Namun, hanya beberapa hari setelahnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti pada 31 Juli 2025, sehingga Hasto kembali bebas berpolitik.

Kembali dipilihnya Hasto di tengah sorotan publik ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Megawati terhadap loyalitas dan kapasitasnya.

Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, Ganjar Pranowo, menilai keputusan Megawati mempertahankan Hasto sebagai sekjen bukan tanpa alasan.

Menurutnya, kondisi politik nasional saat ini berada dalam situasi yang penuh turbulensi sehingga PDIP memerlukan kepemimpinan yang matang.

“Situasi politik saat ini tidak biasa-biasa saja. Ibu Mega pasti mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang,” kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa keputusan Megawati juga merupakan sinyal politik penting.

“Pesannya jelas: kader PDIP tidak bisa dikriminalisasi. Kami siap bertarung melawan kekuasaan yang menindas,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

Deddy menambahkan, isu regenerasi jabatan sekjen sepenuhnya menjadi kewenangan internal PDIP.

Menurutnya, dalam situasi sulit seperti sekarang, partai membutuhkan sosok berpengalaman.

“Kalau ingin anak muda memimpin, ya buat partai baru. PDIP punya mekanisme regenerasi sendiri, dari DPRD, kepala daerah, hingga presiden,” tegasnya.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai keputusan Megawati menunjuk kembali Hasto sebenarnya sudah dapat diprediksi.

Menurutnya, sejak Megawati sempat merangkap jabatan ketua umum sekaligus sekjen di Kongres VI, hal itu menjadi sinyal bahwa kursi sekjen tetap dipersiapkan untuk Hasto.

“Dari awal sudah terlihat jelas. Megawati selalu menunjukkan kepercayaan penuh kepada loyalisnya, termasuk Hasto, meski sempat tersandung kasus hukum,” kata Hendri, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia menilai, faktor utama yang membuat Megawati terus mempertahankan Hasto adalah loyalitasnya yang tak tergoyahkan.

Kedekatan personal dan kerja intens setiap hari dengan Megawati membuatnya menjadi figur yang nyaman bagi sang ketua umum.
“Kalau bukan karena kasus hukum kemarin, Hasto pasti tetap jadi sekjen. Dia ini orang yang tegak lurus, pagi sampai sore selalu bersama Bu Mega,” ujarnya.

Menurut Hendri, kestabilan kepemimpinan menjadi kunci bagi PDIP dalam menghadapi agenda politik besar ke depan, termasuk persiapan Pemilu 2029 dan program-program pro rakyat.

“Selama Megawati masih merasa nyaman dengan Hasto, posisi sekjen hampir pasti tidak akan diberikan kepada orang lain,” pungkasnya.

Editor: Norben Syukur
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS