PARBOABOA, Jakarta - Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara mengeluhkan sempitnya wilayah untuk mereka berlayar dan berusaha seperti membuat keramba, karena hampir semua kawasan di sana sudah dimiliki oleh perusahaan.
Seperti yang dikeluhkan Warjo, salah satu nelayan di Muara Angke yang menyebut semakin sempitnya wilayah membuat bingung semua nelayan. Namun Warjo enggan menyebut perusahaan mana yang memiliki kawasan di sekitar perairan Muara Angke itu.
"Ya nelayan Muara Angke sekarang posisinya sudah sempit di Jakarta Utara, kenapa bisa sempit? Karena lokasi kami berlayar untuk mencari ikan, bukan lagi wilayah nelayan," kata pria berusia 47 tahun itu kepada PARBOABOA, Rabu (19/07/2023) sore.
Warjo yang sejak SD atau sekira 1980an telah menjadi nelayan ini mengungkapkan kondisi nelayan berlayar saat ini tidak lagi seluas dahulu. Ia mengatakan, banyak wilayah di Muara Angke dan sekitarnya yang sudah dipetakan bahkan dimiliki perusahaan.
Warjo pun mengibaratkan kondisi tersebut seperti dijajah bangsa sendiri.
"Contohnya seperti di Muara Angke. Bikin tambak di Muara Angke sudah enggak bisa, susah. Semua serba susah. Jadi kita ini dijajah sama Bangsa Indonesia sendiri," tegasnya.
"Bikin keramba juga sudah enggak bisa, apalagi budidaya kerang hijau jelas sudah tidak bisa karena sekarang sudah ada posisinya di Kamal Jakarta dan di Dadap Tangerang. Itu di Kamal juga sudah bukan punya nelayan sebenarnya akan tetapi punya perusahaan," keluhnya.
Kesulitan semakin dirasakan Warjo karena dituntut untuk menghidupi 3 orang anak dan satu istri. Ketiga anaknya masih mengenyam pendidikan dan butuh biaya yang sangat besar.
"Saya anak 3, 2 di sini, 1 lagi di kampung dan seorang istri. Ketiga anak saya semuanya masih sekolah dan satu baru lulus SMA dan hendak masuk kuliah, kalau dibilang cukup dari penghasilan melayar ya pasti kurang," jawab Warjo.
Selain sempitnya lahan berlayar, Warjo dan puluhan nelayan Muara Angke juga tidak bisa berlayar ke laut lepas karena ekstremnya cuaca.
"Satu lagi ya ketakutan kita yaitu karena cuaca ekstrem, yaitu cuaca barat. Semua nelayan pasti takut sehingga memilih untuk istirahat, saya sering dengar ada kapal terbalik, di tengah laut mesin mati karena masalah oli dan lainnya lah," ungkap dia.
Desakan Nelayan Muara Angke ke Pemprov DKI Jakarta
Dengan kondisi yang diceritakan Warjo tadi, ia dan nelayan Muara Angke mendesak Pemerintah DKI Jakarta bisa memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi mereka dengan memberikan dan membuka lahan untuk berlayar.
"Desakan saya hanya satu yaitu Pemerintah Jakarta Utara dan khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi dan carikan solusi untuk kita basis laut agar diberikan ruang lahan yang sangat luas untuk menghidupi keluarga," desaknya.
Warjo juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun ke Muara Angke dan mendengar keluh kesah nelayan di sana.
"Saya harapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lihat ke sini langsung. Silahkan ajak bicara kami, dengarkan keluh kesah kami. Sekali lagi saya ucapkan ditunggu komitmennya untuk datang," harapnya.
Harapan senada juga disampaikan Ketua RT 007/RW 022, Wargiman yang menyebut ia sudah sangat sering mengajukan bantuan dan meminta solusi dari Pemprov DKI Jakarta, namun tidak pernah didengar.
"Kalau bantuan untuk nelayan dan pengupas daging kerang hijau itu enggak ada sama sekali hingga saat ini. Kalau saya mengajukan sudah sering tapi tanpa respons. Saya harapkan penjabat Gubernur DKI Jakarta bisa membantu dan mencarikan solusi kehidupan masyarakat saya di sini," pungkas dia.
Sementara itu, Humas Kementrian Kelautan dan Perikanan, Djoko mengatakan bahwa hal ini menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.
"Wahh kalau untuk itu kewenangannya Pemprov DKI Jakarta mas DPKPK DKI Jakarta, kita hanya mendorong dan menerima laporan dari nelayan tersebut," katanya kepada PARBOBOA melalui sambungan telepon, Kamis (20/07/2023).
PARBOABOA sudah berusaha menghubungi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati untuk konfirmasi. Namun, beliau tidak merespon hingga berita ini diterbitkan.
