PARBOABOA, Jakarta - Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya meski menghadapi aksi protes besar-besaran dari masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan setelah demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan kantornya pada Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, ia terpilih melalui mekanisme yang sah dan demokratis, sehingga pemberhentian dari jabatan harus mengikuti prosedur resmi yang berlaku.
Sudewo juga menyebut aksi protes ini menjadi pelajaran penting untuk perbaikan kebijakan ke depan, mengingat dirinya baru beberapa bulan memimpin Kabupaten Pati.
Ia mengakui memahami kemarahan warga, meskipun sebagian aksi berujung ricuh. Kejadian ini, katanya, akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih baik.
Terkait desakan pemakzulan yang disuarakan DPRD, Sudewo menyatakan menghormati penggunaan hak angket sebagai bagian dari kewenangan legislatif. Baginya, hal tersebut adalah proses politik yang sah dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif, memelihara solidaritas, dan menghindari provokasi yang dapat memecah persatuan.
Ia berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi sehingga roda pemerintahan dapat berfungsi tanpa hambatan.
Aksi Massa dan Respons DPRD
Unjuk rasa yang diikuti sekitar seratus ribu orang berlangsung sejak pagi dan sempat memicu bentrokan. Massa mencoba memasuki kantor bupati, melempar botol ke arah petugas, dan memaksa polisi menembakkan gas air mata.
Aksi ini juga merembet ke Gedung DPRD Pati, di mana para pengunjuk rasa menduduki area tersebut. DPRD kemudian menggelar rapat paripurna dan memutuskan untuk membentuk pansus pemakzulan melalui hak angket.
Sejumlah fraksi, seperti Gerindra dan PKB, menilai kebijakan kenaikan PBB yang sempat diberlakukan telah memicu keresahan besar di tengah masyarakat.
Mereka mendorong agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada publik.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, menegaskan bahwa pansus akan menelusuri seluruh kebijakan bupati untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah.
