parboaboa

Diklaim Sudah Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat, Mahfud MD Berharap RKUHP Segera Disahkan

Anna Aritonang | Nasional | 16-11-2022

Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Tangkap layar YouTube Kemenko Polhukam RI)

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang pada Desember 2022 mendatang, agar dapat menggantikan KUHP lama yang digunakan di Indonesia sejak jaman kolonial.

“Diharapkan sebelum masa sidang DPR ini berakhir pada bulan Desember mendatang, kita sudah punya KUHP baru yang menjadi revisi dari KUHP yang sudah berumur 200 tahun lebih, yang di negara asalnya sudah diganti, dan sudah 59 tahun kita bahas,” kata Mahfud MD dalam acara seminar tentang pembahasan masukan Dewan Pers mengenai RKUHP yang dilakukan secara daring, Rabu (16/11/2022).

Mahfud mengklaim, pihaknya sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat dengan berbagai kepentingan, berbagai aliran, berbagai paham, dan berbagai situasi budaya. Sehingga dia meyakini undang undang ini telah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dapat segera disahkan.

“Dengan proses penyusunan dan pembahasan RKUHP yang sudah puluhan tahun, tidak mungkin menunggu semuanya sepakat. Hukum adalah produk resultante, produk rakyat dan pemerintahnya. Suara-suara kelompok masyarakat, termasuk Dewan Pers juga sudah didengar”, ujarnya.

Ia juga menjelaskan, RKUHP ini seharusnya diselesaikan sebelum 17 Agustus 2022 lalu sebagai hadiah peringatan kemerdekaan. Namun Presiden Joko Widodo menginginkan agar semua aspirasi dapat ditampung, sehingga diputuskan untuk menggelar dialog dan diskusi publik di 11 kota, mulai dari Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, Pontianak, Manado, Denpasar, Manokwari, dan Ternate.

“Untuk memastikan bahwa masyarakat telah dilibatkan dan diberi ruang yang cukup untuk memberi masukan terhadap RKUHP, pemerintah telah menggelar dialog dan diskusi publik di 11 kota sesuai perintah Presiden Jokowi. Saya sendiri hadir di sejumlah kota untuk membuka dan memberikan materi dan arahan pada dialog publik itu,” jelasnya.

Dalam hal ini pemerintah memberikan apresiasi ke berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan masukan dan aspirasi, termasuk Dewan Pers. Menurut Mahfud, pemerintah telah menampung bukan hanya 22 materi tetapi 69 materi, dan sudah digarap oleh tim terkait di pemerintahan.

Untuk itu, Mahfud juga menekankan, jika pemerintah pada awal pekan depan akan menyampaikan RKUHP kepada presiden, lalu dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat bersama dengan DPR dan disahkan dalam rapat paripurna.

Editor : -

Tag : #mahfud md    #RKHUP    #nasional    #undang undang    #DPR    #KUHP   

BACA JUGA

BERITA TERBARU