Kaum Pemuda Revolusioner vs ‘Kaum Feodal’

Revolusi Sosial Sumatra Timur (Bagian Pertama)

PARBOABOA - Jepang menyerah kepada Sekutu. Di Sumatera Timur para raja dan sultan menyambut alih kekuasaan ini dengan girang. Pun keluarga mereka.

Para pimpinan aristokrasi ini mengira Belanda segera berkuasa lagi. Dari seorang perwira Belanda yang menjadi intel Sekutu mereka mendapat informasi bahwa Belanda sedang bersiap memasuki Sumatera.

Keyakinan mereka bertambah lagi setelah membaca pelbagai selebaran yang ditebar dari udara oleh mereka yang menyebut diri pemerintah pelarian Hindia Belanda di Australia (pimpinan Van Mook). 

Raja dan sultan girang sebab sekutu lama akan berkuasa lagi. Banyak dari mereka yang kemudian membesuk—sembari membawa makanan—kamp-kamp tempat para mantan pejabat kolonial mendekam.

Tak sampai di situ saja. Pada 25 Agustus para ningrat ini membentuk Comite van Ontvangst atau Panitia Penyambutan kedatangan Belanda.

Ketuanya, Sultan Langkat, penguasa yang paling berpengaruh di Sumatera Timur. Wakilnya, Tengku dr. Mansyur, bekas ketua Syu Sangi Kai Keresidenan Sumatera Timur; lembaga yang sebagian besar anggotanya raja dan sultan. 

Kehidupan para raja dan sultan di Sumatera Timur awalnya jauh dari berkelimpahan. Semula kediaman mereka, misalnya, sedikit saja bedanya dari rumah-rumah rakyat.

Mereka menjadi makmur baru setelah bisnis perkebunan tembakau—perintisnya Jakobus Nienhuys di Deli tahun 1863—berkembang pesat.

Pihak onderneming menyewa tanah dari mereka untuk waktu lama (bisa sampai 100 tahun). Uang sewa membuat mereka mendadak makmur. 

Penguasa Hindia-Belanda yang datang kemudian segera merangkul mereka. Relasi yang saling menguntungkan terjalin. Belanda bisa menguasai rakyat melalui mereka. Sebagai imbalan untuk loyalitasnya, Belanda mengakui kekuasaan mereka.

Swapraja bumiputra (inlands zelfbestuur) diakui di 21 kesultanan dan kerajaan di Sumatera Timur.

Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Bilah, Panai (kesultanan); Tanah Jawa, Siantar, Raya, Purba, Silima Kuta, Suka, Suku Dua, Limapuluh, Indrapura, Kualah Leidong, Panai (kerajaan); serta Srinembah, Barus Jahe, Lingga, Kuta Buluh (kesibayakan) merupakan kawasan berdaulat. 

Rapat umum untuk mensosialisasikan kemerdekaan RI oleh Gubernur Sumatera TM. Hasan dan wakilnya, dr. M. Amir, urung digelar karena tak ada dukungan dari para aristokrat.

Sejauh itu, pimpinan swapraja yang mendukung Republik hanya Sultan Siak Indragiri (ia komandan TKR) dan Sultan Serdang. 

Para pemuda yang sedang dirasuk api revolusi melihat sikap kaum aristokrat ini sebagai kegembiraan menyambut majikan pulang.

Mengkhianati kemerdekaan, kata mereka. Sentimen terhadap keluarga kerajaan segera merebak.

Sejak awal 1946, dalam rapat-rapat pemuda revolusioner di Keresidenan Sumatera Timur yang beribukotakan Medan, wacana harus berhitung dengan kaum aristokrat terus menggelinding laksana bola salju.

Bubarkan segala kerajaan dan tindak orang-orangnya yang pro-Belanda, itu isu sentralnya.

PM Sjahrir menyerukan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) pada 23 November 1945. KNI untuk seluruh Sumatera terbentuk. Yang terpilih menjadi ketuanya adalah Mr. Luat Siregar, mantan walikota Medan.

KNI merencanakan pembentukan cabang di semua daerah. Sukses tidaknya rencana ini tergantung dukungan raja atau sultan setempat. Gubernur TM.

Hasan pun mencoba merangkul mereka. Sultan Langkat yang pertama didekati. Selain karena paling berpengaruh ia mantan majikan Amir, wakil Gubernur Sumatera yang juga psikiater dan penulis terkemuka.

Sekembali dari Pulau Jawa memenuhi undangan Sekutu, Mr. Luat Siregar dan dr. Amir berbicara dengan Sultan Langkat di istana Tanjung Pura.

Setelah menjelaskan situasi yang terus meruncing keduanya meminta agar Sultan memprakarsai dan menuanrumahi konferensi kerajaan.

Tujuannya agar para pimpinan swapraja mendukung Republik Indonesia, seperti Sultan Hamengkubuwono IX yang mereka lihat di Pulau Jawa, belum lama. 

Sultan Langkat menyanggupi. Konferensi digelar. Tapi para raja dan sultan tampak kurang antusias. Wakil saja yang mereka kirim.

Serdang mengirim putra mahkota, Deli datuk, sedangkan Asahan tanpa utusan. Keputusan dari pertemuan ini adalah para sultan akan menjalankan pemerintahan bersama KNI setempat. Juga dewan perwakilan (DPRD) akan dibentuk di wilayah masing-masing. 

Kaum pemuda revolusioner tak suka melihat sikap petinggi pemerintah yang mencoba merangkul kaum aristokrat. Mereka menegaskan rakyat tak boleh lagi kembali ke alam feodalisme. 

Pergeseran politik yang cepat membuat para raja dan sultan akhirnya sudi mendengar Gubernur TM. Hasan. Inggris yang sejak 1 Desember 1945 menduduki Medan meminta Jepang menjaga keamanan di luar kota.

Setelah berunding dengan Gubernur Sumatera, mereka mengubah keputusan. Penjagaan dialihkan ke pemerintah Indonesia; untuk itu Indonesia akan diberi senjata.

Selain itu, Inggris juga memerintahkan Jepang mengembalikan perkebunan-perkebunan ke pemerintah Indonesia. Mendadak kedudukan pemerintah Republik menguat di Sumatera Timur. 

Di lingkungan birokrasi terjadi juga perkembangan. Sejak Januari 1946 Residen Sumatera Timur T. Hafas sudah tak aktif.

Pengumuman resmi sekarang diteken Joenoes Nasution, Ketua PKI Sumatera Timur yang kelak akan menjadi wakil residen. 

Membaca tanda-tanda zaman, para raja dan sultan lantas mulai mengubah sikap. Apalagi Gubernur TM. Hasan juga berkali-kali menyatakan swapraja tak akan dihapus, hanya akan disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Itikad baik sang Gubernur sebelumnya telah mereka lihat. Gubernur sudah mengangkat Tengku Hafaz sebagai Residen Sumatera Timur dan Tengku dr. Mansur sebagai Inspektur Kesehatan. Beberapa tengku lain juga diberi jabatan tinggi. 

Pada 3 Februari berlangsung rapat pemerintah Republik dengan swapraja, dipimpin Ketua KNI Luat Siregar.

Pejabat pemerintah banyak yang hadir saat itu termasuk Residen Sumatera Timur Joenoes Nasution dan Residen Tapanuli Ferdinand L. Tobing.

Dari swapraja ada 18 raja atau sultan. Dua yang berpidato waktu itu yakni Gubernur TM. Hasan dan Sultan Langkat yang menjadi wakil swapraja.

Dalam sidang terbuka yang diliput wartawan tersebut TM. Hasan menyatakan raja dan sultan semula adalah pemimpin rakyat (volkshoofd).

Penguasa kolonial Belanda saja yang telah menjarakkan mereka dari rakyat. Belanda telah memanjakan raja dan sultan sementara di sisi lain menelantarkan rakyat.

Sekarang waktunya, ujar Gubernur, para raja dan sultan kembali ke kedudukan awal: pemimpin rakyat.

Di Pulau Jawa, lanjut dia, telah diadakan pesuruh jaya tinggi (hoge commissariaat) sebagai balas jasa untuk raja yang setia mendukung Republik (maksudnya Sultan Hamengku Buwono IX).

Untuk Sumatera Timur, lanjut TM. Hasan, hal seperti itu akan dipertimbangkan. 

Perbedaan pendapat kemudian terjadi sehubungan dengan peran penguasa swapraja selanjutnya.

Pemerintah menginginkan mereka nanti tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi yakni residen dan gubernur. Juga kepada DPRD setempat.

Adapun kaum aristokrat ini, mereka menghendaki keadaan seperti di Pulau Jawa: tidak di bawah residen dan gubernur, hanya terikat pada Republik lewat seorang komisaris tinggi yang diangkat presiden.

Gubernur TM. Hasan menolak keinginan kaum aristokrat ini. Diputuskan bahwa sebuah komisi kerajaan akan dibentuk. Tugasnya membentuk dewan-dewan perwakilan di daerah dan mengkoordinasikan pembicaraan raja-raja dengan KNI. 

Para pemuda revolusioner memantau pertemuan ini lewat media massa. Kejengkelan mereka bertambah melihat para raja-sultan yang—di mata mereka—masih saja mengabaikan demokrasi yang menggarisbawahi daulat rakyat.

Apalagi setelah konferensi 3 Februari sebagian dari mereka secara diam-diam terus bekerjasama dengan tentara Belanda (NICA), antara lain dengan mendirikan organisasi Perkumpulan Anak Deli Islam (PADI). 

Di saat genting itu, Gubernur TM. Hasan bersama rombongan besarnya memulai kunjungan sebulan ke seluruh Sumatera.

Ikut juga berangkat Xarim MS, seorang kiri mantan digulis yang sangat berpengaruh di kalangan pemuda revolusioner.

Penengah paling berwibawa antara kaum pemuda dengan pemerintah Republik, saat itu dia berkedudukan sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan untuk kantor gubernur Sumatera. 

Setelah rombongan berangkat, pejabat gubernur dengan sendirinya adalah dr. Amir. Dokter syaraf ini—ia lulusan Belanda, beristeri Belanda, dan dalam kesehariannya bergaya Barat—segera kelabakan menghadapi lingkungan sekitar yang semakin radikal.

Tak seperti TM. Hasan yang ditopang penuh orang Aceh, ia tak punya basis dukungan sama sekali.

Maklum, ia intelektual dan seorang Minang. Menghadapi Joenoes Nasution, Ketua PKI Sumatera Timur yang kini telah menjadi residen Sumatera Timur, ia paling pusing. Sebagai sama-sama pimpinan, tak sinkron mereka. 

Bersambung...