PARBOABOA, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar menjadikan penanganan stunting sebagai isu prioritas, bahkan di tengah gencarnya wacana politik menjelang pemilihan umum.
Menurut Tito, stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, namun selama masa kampanye, para partai politik, calon legislatif, dan kepala daerah sering kali lebih fokus pada pemenangan pemilihan daripada menangani masalah stunting.
"Ini saya melihat akan menjadi hambatan, hambatan untuk program stunting. Kita menggebu-begu, ya percuma kalau seluruh kepala daerahnya sibuk berpemilu,” ujarnya dalam acara gerakan penimbangan bulanan nasional terintegrasi untuk percepatan penurunan Stunting di Gedung Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Padahal menurut, Tito, para calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi dapat mengunakan isu stunting untuk menarik suara masyarakat.
Ia mencontohkan, apabila kepala daerah saat ini gagal menangani stunting, maka calon pemimpin yang akan ikut pemilu bisa menjadikannya sebagai salah satu isu prioritas dalam kampanyenya.
“Kalau nanti saya jadi Bupati.Walikota saya akan tangani persoalan stunting ini,” ucapnya mencontohkan.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut, pemerintah pusat akan menyediakan dana Rp120 triliun atau 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk kesehatan.
“Dari APBD Rp1.200 triliun, jadi 10 persen untuk kesehatan. Artinya lebih kurang ada Rp120 triliun anggaran untuk bidang kesehatan di daerah," jelas Tito.
Tito berharap anggaran tersebut dapat digunakan secara tepat dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, ia meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan panduan dan pedoman yang jelas kepada kepala daerah di Indonesia agar tidak terjadi mark-up biaya oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari program tersebut.
Editor: Rini
