PARBOABOA, Jakarta - Nama Budi Arie Setiadi kembali menjadi perhatian publik setelah dipanggil oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada Kamis (19/12).
Pemanggilan ini diduga terkait dengan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemblokiran situs judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebelumnya Kominfo, pada masa kepemimpinannya.
Kasus ini menjadi sorotan, terutama karena Budi Arie saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, posisi strategis dalam pemerintahan.
Pemanggilan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Kortas Tipikor, Brigjen Arief Adiharsa.
Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apakah Budi Arie hadir secara langsung, dan polri juga belum memberikan detail terkait dugaan kasus ini.
Namun, pemanggilan ini juga memunculkan spekulasi publik mengenai sejauh mana Budi Arie terlibat, sekaligus menambah tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya sebagai pejabat publik.
Sebagai pejabat publik, Budi Arie berada di bawah sorotan masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih dan transparan.
Sorotan ini tidak hanya mencakup dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga kekayaan yang dimilikinya selama menjabat.
Transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Perjalanan Karier Budi Arie
Budi Arie dikenal sebagai figur yang memiliki perjalanan karier Panjang, karena sebelum terjun ke dunia politik, ia memulai karier sebagai wartawan.
Sikap kritis dan tajamnya dalam melihat isu sosial, politik, dan ekonomi membangun fondasi reputasinya di mata publik.
Dengan demikian, tak heran jika ia dikenal sebagai jurnalis yang berani mengkritisi isu-isu sensitif yang terjadi di tengah masyarakat.
Lompatan besar terjadi ketika ia bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada 2019.
Setelah itu, kariernya terus melesat hingga menjabat sebagai Menteri Kominfo pada Juli 2023, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi.
Posisi ini pun memberinya tanggung jawab besar untuk mengelola sektor komunikasi dan informasi di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Bersamaan dengan perannya sebagai menteri, Budi Arie juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang menjadi salah satu pendukung utama Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2014.
Perannya dalam Projo memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh berpengaruh di lingkaran pemerintahan.
Dukungan Projo terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 menciptakan dinamika baru, dan menambah dimensi politik dalam perjalanan kariernya.
Namun, dinamika politik ini membawa tantangan tersendiri bagi Budi Arie, karena dukungan Projo dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisinya, tetapi di sisi lain, kasus hukum yang menjeratnya berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.
Transparansi Kekayaan dan Integritas
Di tengah penyelidikan hukum yang sedang berlangsung, kekayaan Budi Arie turut menjadi perbincangan publik.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaannya tercatat konsisten mengalami kenaikan selama menjabat sebagai pejabat publik.
Pada 2019, saat menjabat sebagai Wakil Menteri PDTT, kekayaan Budi Arie tercatat sebesar Rp100 miliar, dan angka tersebut kian meningkat menjadi Rp102 miliar pada 2023 saat ia menjabat sebagai Menteri Kominfo.
Mayoritas kekayaannya berasal dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Tangerang, dan Padang.
Selain itu, ada pula aset berupa surat berharga, kendaraan, dan kas yang juga turut melengkapi laporan kekayaannya.
Fluktuasi kecil dalam laporan kekayaannya, seperti penurunan Rp1 miliar pada 2022, dinilai wajar.
Namun, publik tetap menginginkan penjelasan yang jelas terkait transparansi pengelolaan kekayaan tersebut.
Kasus hukum ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap integritas pejabat publik, terutama dalam pengelolaan aset yang dimiliki.
Kasus yang melibatkan Budi Arie menjadi pengingat pentingnya transparansi bagi pejabat publik.
Sebagai menteri dan Ketua Projo, ia memiliki tanggung jawab ganda yaitu, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan sekaligus memastikan langkah-langkah politik yang diambil tidak menimbulkan keraguan.
Langkah penyelidikan yang dilakukan Kortas Tipikor akan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Kejelasan dalam pengelolaan kekayaan dan integritas pejabat publik akan menjadi fondasi bagi tata kelola negara yang lebih baik.
Dalam situasi ini, integritas dan kejelasan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan para pemimpinnya.
