Wapres: Pemerintah Siapkan Langkah Khusus Tangani Daerah Rawan di Papua

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin dalam acara Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020 – 2050, di Jakarta Convention Center, Selasa (16/05/2023). (Foto: BPMI Setwapres)

PARBOABOA, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut jika pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah khusus guna menangani daerah rawan yang ada di Papua.

Dilansir dari wapres.go.id, daerah rawan yang dimaksud adalah tiga kabupaten di Papua Tengah dan tiga kabupaten yang berada di Papua Pegunungan.

Enam daerah ini, kata Ma’ruf berkaitan memang berkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ia menerangkan jika pendekatan khusus yang dilakukan pemerintah yakni, melalui upaya perlindungan terhadap masyarakat serta perlindungan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan ini Ma’ruf Amin sampaikan usai menghadiri Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020 – 2050, di Jakarta Convention Center.

“Untuk daerah-daerah lain, pendekatan kita kesejahteraan dan keamanan seperti biasa. Untuk 6 kabupaten, akan kita lakukan upaya peningkatan perlindungan masyarakat dan perlindungan kedaulatan NKRI dari kelompok separatis teroris (KST),” kata Ma’ruf dalam keterangan persnya, Selasa (16/05/2023).

“Jadi untuk 6 kabupaten ini kita akan lakukan semacam upaya perlindungan melalui operasi-operasi yang lebih menjamin. Lebih kepada antisipasi ke depan,” sambungnya.

Semnetara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah segera mencari solusi terkait kekerasan yang kerap dilakukan oleh KKB di Papua.

Hal ini Puan sampaikan dalam pembukaan Masa Sidang V, di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa, 16 Mei 2023.

“Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil,” ucap Puan Maharani.

Puan menilai bahwa menangani persoalan KKB memang bukan hal yang mudah. Menurutnya, tak hanya menggunakan pendekatan keamanan dan militeristik saja, namun juga harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan dan diplomasi luar negeri.

Editor: Maesa
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS