PARBOABOA, Pematang Siantar – Pemerintah melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Menurut pengamat upaya ini harusnya bisa jadi langkah pengendalian inflasi.
Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematang Siantar, Robert Tua Siregar mengatakan, beras memiliki andil yang besar dalam pembentuk angka inflasi karena harganya yang sangat tinggi.
Kata dia, mengendalikan harga beras menjadi kunci untuk menjaga inflasi terjaga saat momen hari besar keagamaan.
"Upaya mitigasi pengendalian harga beras terus dilakukan di antaranya melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen yang masih berjalan,” katanya kepada Parboaboa, Selasa (28/03/2023).
Robert menjelaskan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional Februari 2023 sebesar 0,16 persen dibanding bulan sebelumnya yang berada di level 0,34 persen.
Menurutnya, jika harga gabah tidak bisa dikendalikan, pedagang akan memberikan tarif beras dengan nilai tinggi, untuk itu batas maksimal diperkukan.
"Artinya kebutuhan domestik terhadap bahan primer pangan ini sudah seharusnya dapat diketahui, karena saat ini yang menangani ada beberapa lembaga sampai ke daerah, seperti kementerian Pertanian, Bolog dan lembaga lainnya,” jelasnya
Robert melanjutkan, tata kelola dari hulu sampai hilir diperlukan.
"Selama ini, harga (gabah dan beras) dibatasi sehingga Bulog sebagai salah satu instrumen untuk stabilisator harga pangan, termasuk beras, tidak bisa membeli dengan fleksibel, bahan pertanian, termasuk beras ini, mengikuti siklus,” terangnya.
Robert berharap dengan penyesuaian HPP ini, Bulog bisa memainkan harga beras dengan lebih optimal, kemudian produksi petani bisa diserap lebih besar.
