PARBOABOA, Jakarta – Di tengah upaya panjang pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai merealisasikan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat terdampak.
Hal tersebut terwujud dengan pencairan dana tunggu hunian bagi para korban bencana yang saat ini masih mengungsi di rumah kerabat atau saudara.
Kepala BNPB Suharyanto, saat berada di Banda Aceh pada Kamis, menyampaikan bahwa dana tunggu hunian tersebut mulai dicairkan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah bagi korban bencana yang belum menempati hunian sementara (huntara).
Dana ini diberikan sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan dan ditujukan khusus bagi masyarakat korban bencana yang memilih atau terpaksa tinggal di rumah keluarga terdekatnya.
"Pemerintah mulai besok mencairkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK setiap bulan. Dana ini diberikan kepada masyarakat korban bencana yang tidak tinggal di hunian sementara, tetapi ditampung di rumah kerabat atau saudaranya," kata Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana tunggu hunian dilakukan secara transparan dan efisien.
Dana tersebut tidak lagi disalurkan secara manual, melainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank pemerintah yang ada di Provinsi Aceh.
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran, cepat diterima, dan meminimalkan potensi kendala administratif di lapangan.
Pada tahap awal, pencairan dana tunggu hunian ini mencakup alokasi untuk bulan Desember 2025, Januari, dan Februari 2026. Bantuan tersebut akan terus diberikan hingga para korban bencana memperoleh hunian tetap sebagai tempat tinggal yang layak dan aman.
Terkait data penerima bantuan, Suharyanto mengakui bahwa proses pendataan masih terus berlangsung.
Meski demikian, di sejumlah kabupaten dan kota, data masyarakat korban bencana yang tinggal di rumah kerabat maupun saudara sudah mulai terkumpul.
"Penyaluran dana tunggu hunian ini tidak menunggu semuanya terdata. Kalau ada 10, 100, atau 1.000, langsung ditransfer. Sebab datanya dinamis dan yang mendatang langsung dari lapangan," kata Suharyanto.
Seiring dengan pencairan dana tunggu hunian, BNPB juga terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara.
Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan huntara sudah mulai berjalan dan tidak terfokus hanya pada satu lokasi.
Pembangunan dapat dilakukan di berbagai titik, termasuk di lokasi rumah warga yang mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana banjir.
"Banyak masyarakat korban bencana menginginkan pembangunan hunian sementara di lokasi tempat tinggal asalnya, karena mereka tidak ingin jauh dari kampung atau rumah awalnya. Dan keinginan ini tentu diakomodir," kata Suharyanto.
Di wilayah lain, BNPB juga mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara yang kehilangan tempat tinggal.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu, menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan bagian penting dalam penanganan pengungsi, khususnya bagi mereka yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga hilang.
Berdasarkan data BNPB, total rumah rusak di Provinsi Sumatera Utara mencapai 28.708 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.158 unit masuk kategori rusak berat, sementara 1.068 unit lainnya dilaporkan hilang atau hanyut terbawa banjir.
Kabupaten Langkat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni 11.273 unit, disusul Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 6.481 unit dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 4.624 unit.
Sebagai langkah awal penanganan, Abdul mengungkapkan bahwa pembangunan 102 unit hunian sementara telah dimulai di Kabupaten Tapanuli Utara sejak Sabtu (13/12).
Huntara tersebut diprioritaskan bagi warga terdampak yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah mereka.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah bersama pihak terkait telah menyepakati lokasi relokasi di lahan milik PTPN IV Kebun Batang Toru dan Kebun Hapesong.
Di lokasi tersebut direncanakan pembangunan 488 unit hunian sementara guna menampung masyarakat terdampak bencana.
Abdul menegaskan bahwa seluruh proses penanganan pengungsi dan penyediaan hunian sementara dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah.
Pendekatan ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat setempat.
Di saat yang sama, BNPB juga memastikan penyaluran bantuan logistik terus berjalan dan pemulihan akses infrastruktur menjadi prioritas.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, sembari menata kembali harapan mereka untuk bangkit dan menempati hunian yang lebih layak di masa mendatang.
