PARBOABOA, Jakarta – Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Singapura tentang isu Israel dan Palestina kembali viral. Pejabat Israel menanggapinya dengan keras. Perang kata-kata antara Prancis dan Israel pun tak terhindarkan bahkan semakin memanas.
Hubungan Prancis dan Israel telah merosot ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Israel marah terhadap rencana Macron — yang kembali disinggung di Indonesia dan Singapura — untuk mengakui negara Palestina.
Pada Jumat (30/5/2025) Presiden Macron, dalam pidatonya saat membuka forum keamanan di Singapura, mengatakan [negara-negara] Barat berisiko “kehilangan seluruh kredibilitasnya di mata dunia” jika Israel ‘dibiarkan begitu saja’ di Gaza.
Sebelumnya saat berbincang dengan wartawan, Macron mengatakan akan “memperkeras posisi kolektif” Uni Eropa terhadap Israel “jika tidak ada respons terhadap situasi kemanusiaan dalam beberapa jam ke depan.”
Saat di Indonesia, Presiden Macron mengatakan akan segera mengorganisir konferensi tentang Gaza bersama Arab Saudi di New York. Tujuannya, untuk memberikan dorongan baru bagi pengakuan negara Palestina dan pengakuan negara Israel.
Macron menyatakan akan hadir dan mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin akan mengakui negara Palestina, meskipun ia belum berkomitmen secara resmi.
Macron meyakini hanya solusi politik yang dapat mewujudkan perdamaian di Gaza. Ia merujuk pada two state solution atau solusi dua negara atau mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk rakyat Palestina.
“Dan itulah mengapa kita juga bergerak untuk menemukan proses yang dapat membawa kita ke dua negara, ke pengakuan timbal balik dan perdamaian abadi,” tegasnya saat konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron di Jakarta (28/5/2025).
Sementara itu, dalam pernyataan kepada pers di Singapura, Macron mengatakan “pembentukan negara Palestina” bukan sekadar kewajiban moral tetapi merupakan “keharusan politik.”
Ia mengajukan enam syarat untuk pembentukan negara Palestina. Keenam syarat itu termasuk: pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan Hamas; demiliterisasi Hamas; pengecualian Hamas dari pemerintahan negara Palestina mana pun; reformasi Otoritas Palestina di Tepi Barat; pengakuan negara Palestina atas Israel dan hak Israel untuk hidup dalam keamanan; embentukan sebuah “arsitektur keamanan” untuk seluruh kawasan, meskipun belum dirinci secara jelas.
Reaksi Israel
Kementerian Luar Negeri Israel membalas keras pernyataan Macron. Katanya, pemerintah Israel telah memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan.
“Macron tidak tertarik pada fakta,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir the New York Times.
“Tidak ada blokade kemanusiaan, itu adalah kebohongan terang-terangan,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan yang bernada membela upaya mereka mengizinkan sebagian bantuan masuk ke Gaza di mana saat ini penduduknya mengalami kekurangan makanan dan obat-obatan secara parah.
Kementerian itu juga mengecam Macron karena menekan Israel, bukan Hamas.
Selama kunjungan ke Tepi Barat pada Jumat (28/5/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menolak gagasan Macron.
“Mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas dan kami akan membangun di sini, di lapangan, negara Yahudi Israel,” katanya. “Kertas itu akan dibuang ke tempat sampah, dan negara Israel akan berkembang dan tumbuh.”
Sementara itu Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari sayap kanan ekstrem, di media sosial menulis: “Itu berarti Macron mendukung terorisme Islam,”. “Terorisme Islam akan meledak di wajah semua warga Perancis.”
