PARBOABOA,Jakarta - Setelah mengalami perubahan nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju, kubu Prabowo Subianto kembali disorot.
Pasalnya, pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu partai koalisi, tidak banyak mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Hal tersebut terungkap dalam hasil survei yang dirilis lembaga survei LSI Denny JA. Dalam survei tersebut, PKB yang memiliki base 6,6% hanya 38% yang menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres.
"PKB sendiri di antara partai koalisi lain paling kecil dukungannya ke Pak Prabowo itu hanya 38,5 persen," papar peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana, Rabu (30/8/2023).
Dukungan tersebut jauh di bawah partai-partai pendukung lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Partai Gerindra, misalnya, dengan base 15,7% yang menyatakan mendukung Prabowo capres sebesar 86,4%. Selain itu, Golkar yang baru bergabung kemudian ke dalam koalisi, menyatakan dukungan sebesar 65,6% dari base pendukung 12,7%.
PAN juga demikian, presentase dukungan terhadap Prabowo sebagai capres cukup tinggi, yakni 48,9% dengan base pendukung 4%.
Merujuk pada sejumlah data tersebut, Ade menyimpulkan pendukung PKB yang menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres sangat kecil jika dibandingkan partai lainnya dalam Koalisi Indonesia Maju.
Keretakan koalisi
Sejak bergabungnya PAN dan Golkar ke dalam koalisi, posisi PKB kerap mendapat sorotan. Salah satunya soal sosok cawapres yang bakal mendampingi Prabowo.
PKB, sebagai partai yang pertama bergabung ke koalisi, menyodorkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres Prabowo. Bahkan, sang ketua umum itu pun dengan tegas menyatakan dirinya siap menjadi cawapres Prabowo.
Beberapa waktu lalu, ketika dirinya ditanya soal bergabungnya PAN dan Golkar ke koalisi mendukung Prabowo Subianto, Cak Imin mengaku tidak berkeberatan. Asalkan, ia tetap menjadi cawapres.
"Saya cuma diminta teman-teman Gerindra, setuju enggak? Ya setuju, asal saya wapresnya," ujar Cak Imin saat itu.
Ia juga mengklaim menjadi penentu cawapres Prabowo, meskipun nantinya dibahas oleh 4 partai pendukung.
Di sisi lain, Golkar dan PAN mempunyai usulannya masing-masing terkait cawapres. Golkar tetap mengusung Ailangga Hartarto sebagai, dan PAN mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres.
Jika melihat dari hasil survei ketiga nama cawapres yang diusung masing-masing partai koalisi, posisi Cak Imin dan Airlangga Hartarto berada jauh di bawah Erick Thohir.
Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), misalnya, menempatkan Erick Thohir di posisi teratas dengan elektabilitas 21,3%. Kemudian diikuti Cak Imin dengan elektabilitas 10,3% dan Airlangga Hartarto 3,7.
Selain itu, dalam simulasi cawapres yang dilakukan LSI Denny JA, Prabowo-Erick Thohir dipilih oleh 38,9 persen. Sementara Prabowo-Airlangga dipilih oleh 37,5 persen dan Prabowo-Muhaimin dipilih oleh 36,5 persen.
Artinya, Erick Thohir masih menempati posisi teratas dengan tingkat keterpilihan yang tinggi sebagai cawapres potensial yang bisa mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.
Keberadaan PKB semakin menjadi sorotan ketika Cak Imin mengaku tidak dilibatkan dalam rembuk bersama ketua umum partai koalisi terkait perubahan nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Di sisi lain, nasib KKIR setelah namanya diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju, juga menjadi soal lain yang dipertanyakan Cak Imin.
"Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya enggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu," ungkap Cak Imin Senin (28/8/2023) lalu.
Hal ini memunculkan asumsi publik, bahwa dinamika internal partai koalisi sedang tidak baik-baik saja, dan PKB bisa saja hengkang dari Koalisi Indonesia Maju.
PAN ikut merespon soal kemungkinan ini, dan mengaku tidak kwahatir apabila PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju jika tak suka dengan perubahan nama tersebut.
“Kami tidak khawatir karena sudah kenal lama dan melakukan kerja sama politik sangat dekat,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, dalam perayaan HUT ke-25 PAN di Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam.
Gerindra pun sama, mengaku tidak kahwatir jika PKB memilih keluar dari koalisi, apalagi karena nama cawapres yang hingga kini belum juga dideklarasikan.
"InsyaAllah tidak saya kira, tidak tidak tenang tenang saja," ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).
