Menilik Upaya Heru Budi Atasi 3 Persoalan Utama DKI Jakarta

Heru Budi Hartono telah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

PARBOABOA, Jakarta – Setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin (17/10/2022) lalu, Heru Budi Hartono resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. 

Dalam peran barunya, perbaikan tata ruang kota Jakarta menjadi pembuka perjalanan Heru. Ia melanjutkan revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang sempat tertunda selama kepemimpinan Anies Baswedan. 

Upaya revitalisasi tersebut mencakup penambahan ruang terbuka hijau sebanyak 14 persen, meningkatkan luas area hijau dari 50 persen menjadi 64 persen. 

Sebanyak 300 pohon baru ditanam di berbagai lokasi, termasuk empat sisi Monas, lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI), serta Lenggang Jakarta.

Proyek revitalisasi Monas tahap pertama ini menggunakan dana dari kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan biaya sekitar Rp100 miliar.

Selain itu, dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, Heru telah menerapkan sejumlah strategi.

Di antaranya adalah membangun saluran penghubung, melakukan pengerukan (waduk, situ, kali, sungai, embung), membangun waduk, dan menyiapkan pengadaan tanah (kali, saluran, waduk, situ, embung).

Menurutnya, upaya tersebut sedikit banyak telah membuahkan hasil. Di mana pada 58 titik genangan berhasil ditangani dalam kurun waktu 6 jam, dan di 212 titik genangan berhasil diatasi dalam kurun waktu 2 jam.

Sebagai bagian dari solusi, Pj Gubernur DKI Jakarta juga telah melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung yang telah mangkrak selama 6 tahun.

Kini, terhitung sejak 2014, normalisasi Kali Ciliwung telah rampung sepanjang 16 km dari total 33 km dan disebut-sebut dapat mengurangi risiko banjir sekitar 62 persen.

Adapun dana yang dianggarkan Pemprov DKI adalah sebesar Rp700 miliar, dengan pembebasan lahan didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Sementara untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, Heru Budi telah mengambil langkah-langkah proaktif. Ini termasuk penutupan u-turn, peningkatan jumlah jalan satu arah, dan menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP).

Editor: Maesa
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS