PARBOABOA, Jakarta – Gelombang desakan internasional kian menguat untuk menghentikan krisis kelaparan yang melanda Jalur Gaza.
Sebanyak 24 negara, melalui para menteri luar negerinya, mengeluarkan pernyataan tegas yang menuntut agar bencana kemanusiaan ini segera diakhiri.
Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap bantuan kemanusiaan serta memastikan distribusinya benar-benar menjangkau warga sipil yang menjadi korban konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis bersama, 24 negara tersebut memperingatkan bahwa persyaratan baru yang diajukan oleh otoritas pendudukan Israel berpotensi menghalangi masuknya bantuan.
Bahkan, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan mendorong organisasi internasional hengkang dari wilayah Palestina yang diduduki, sehingga memperburuk situasi yang sudah berada di ambang krisis total.
Desakan ini tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga disertai tuntutan konkret.
Para menteri luar negeri itu menyerukan agar setiap pengiriman bantuan dari organisasi internasional mendapatkan persetujuan tanpa hambatan, serta memberikan akses yang aman dan luas bagi PBB beserta mitra-mitra kemanusiaannya.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan dapat sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan.
Lebih jauh, mereka juga menuntut pembukaan penuh seluruh jalur penyeberangan dan rute distribusi bagi arus bantuan kemanusiaan.
Ini mencakup makanan, pasokan nutrisi, tempat tinggal darurat, bahan bakar, air bersih, obat-obatan, hingga peralatan medis yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Setiap penundaan, kata mereka, berarti mempertaruhkan lebih banyak nyawa.
Poin penting lain dalam pernyataan itu adalah larangan penggunaan kekuatan militer di lokasi pendistribusian bantuan.
Para pemimpin ini meminta perlindungan mutlak bagi warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan tim medis yang berada di garis depan penanganan krisis.
Mereka menegaskan bahwa keamanan pihak-pihak ini adalah syarat mutlak bagi kelancaran misi kemanusiaan di Gaza.
Pernyataan gabungan tersebut ditandatangani oleh Australia, Belgia, Kanada, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Islandia, Irlandia, Jepang, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Portugal, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.
Selain itu, tiga pejabat tinggi Uni Eropa turut membubuhkan tanda tangan, menandai keseriusan komunitas internasional dalam menekan Israel untuk membuka pintu kemanusiaan.
