PARBOABOA, Jakarta – Menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026, pemerintah pusat mengambil langkah serius untuk memastikan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.
Ancaman tersebut meliputi banjir, tanah longsor, serta intensitas curah hujan yang tinggi dan berpotensi meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi sekaligus apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan seluruh unsur siap siaga menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Rapat koordinasi dan apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Suharyanto.
Kehadiran para pimpinan kementerian, lembaga, serta unsur terkait menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa.
Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno menyoroti tingginya mobilitas masyarakat yang bertepatan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik diperkirakan mencapai hampir 105 juta jiwa.
Angka ini dinilai sangat signifikan dan berpotensi meningkatkan risiko jika tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan yang matang.
"Ditengah cuaca yang sedang tidak ramah, Masyarakat di wilayah terdampak diminta untuk terus waspada, untuk satuan TNI, BNPB, dan seluruh unsur terkait, mari kita kawal bersama pemulihan bencana ini," ujar Pratikno, Senin (29/12/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah yang belum terdampak bencana tidak boleh lengah.
Potensi cuaca ekstrem masih tinggi dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pemerintah akan terus meningkatkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan informasi dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), agar peringatan bahaya dapat disampaikan lebih cepat dan akurat.
Selain fokus pada keselamatan masyarakat, Pratikno turut menyinggung pentingnya pemulihan sektor pendidikan.
Menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 5 Januari 2026, daerah-daerah yang terdampak bencana diminta bergerak cepat agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Menurutnya, keberlangsungan pendidikan anak-anak tidak boleh terhambat terlalu lama akibat bencana.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam fase penanggulangan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat.
Ia meminta kepala daerah untuk tidak ragu menetapkan status siaga atau tanggap darurat apabila terdapat potensi ancaman bencana di wilayahnya.
"Daerah harus cepat turun ke lapangan dengan logistik dan dana operasional, serta memastikan kebutuhan dasar Masyarakat terpenuhi," ucap Suharyanto.
Ia menambahkan, kecepatan dalam pencarian dan pertolongan menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan korban jiwa.
Selain itu, pengumpulan data kerusakan secara akurat juga sangat penting agar proses perbaikan dan rehabilitasi dapat segera dilakukan tanpa hambatan administrasi.
Dalam arahannya lebih lanjut, BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi darurat.
"Langkah yang perlu dilakukan antara lain menggelar apel kesiapsiagaan, mengecek kondisi dan kelayakan peralatan penanggulangan bencana, memastikan stok pangan dan sembako cukup setidaknya untuk satu minggu, serta menyiapkan anggaran yang bisa digunakan sewaktu-waktu," papar Suharyanto.
Apabila daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, kepala daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat dan menyampaikan kebutuhan secara jelas serta terperinci.
Permintaan bantuan, menurutnya, tidak cukup hanya menyatakan ketidakmampuan daerah, tetapi harus disertai data dan perencanaan yang matang.
"Selain itu, BNPB meminta daerah menyiapkan jalur dan tempat evakuasi sementara yang mudah dijangkau masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan rencana penanganan bencana sudah tersedia dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat," terang Suharyanto.
Upaya pencegahan juga diarahkan pada pengurangan risiko banjir dan dampak lanjutan. Pemerintah menekankan pentingnya memastikan sungai bebas dari sumbatan, drainase berfungsi dengan baik, serta lingkungan tetap terjaga.
Aparat TNI-Polri, Polisi Kehutanan, dan Satpol PP diminta terlibat aktif dalam langkah-langkah pencegahan dini di lapangan.
Tidak hanya aparat, masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai juga dihimbau membangun komunikasi yang baik dari hulu ke hilir.
Pertukaran informasi saat hujan lebat dan potensi kenaikan arus air dinilai krusial untuk mengurangi risiko korban.
Warga juga diminta menyusun rencana evakuasi keluarga serta mengenali titik kumpul terdekat di wilayah masing-masing.
"Kita juga perlu bantuan Masyarakat setempat untuk mengurangi jumlah korban pada setiap bencana, dengan mengantisipasi dari awal dan patuh dengan arahan kesiapsiagaan," kata Suharyanto.
BNPB turut mengingatkan indikator bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat. Jika hujan deras berlangsung lebih dari tiga jam dengan jarak pandang kurang dari 100 meter, warga di sekitar sungai atau lereng rawan longsor diminta segera mengungsi ke tempat aman demi menghindari risiko yang lebih besar.
Suharyanto mengungkapkan bahwa sepanjang periode berjalan telah terjadi 3.176 kejadian bencana, dengan banjir sebagai jenis bencana terbanyak.
Meskipun sebelumnya tren dampak bencana sempat menurun, grafik kembali menunjukkan peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Kita terus berupaya menurunkan dampak, baik korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan infrastruktur," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa rangkaian kejadian bencana yang terus berulang harus menjadi alarm keras bagi seluruh daerah.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bersikap reaktif, melainkan membangun sistem kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
"Evaluasi penanggulangan bencana, harus dilakukan secara fundamental agar korban jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan," tandas Wiyagus.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah berharap kesiapsiagaan yang kuat, koordinasi yang solid, serta peran aktif masyarakat dapat menjadi benteng utama dalam
menghadapi puncak musim hujan dan menekan risiko bencana hidrometeorologi di seluruh Indonesia.
