PARBOABOA, Jakarta - Suasana Gedung Parlemen RI kembali tegang setelah serangkaian demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh sejak 25 Agustus lalu menewaskan sedikitnya 10 warga sipil.
Pada Rabu siang, 3 September 2025, tiga Wakil Ketua DPR RI akhirnya menggelar pertemuan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan sejumlah organisasi mahasiswa lain.
Pertemuan ini digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, dan berlangsung mulai pukul 14.30 WIB.
Tiga pimpinan DPR yang hadir adalah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB, dan Saan Mustopa dari Fraksi NasDem.
Mereka menerima langsung aspirasi mahasiswa yang datang dari berbagai kampus ternama, hingga organisasi besar.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyebut forum ini sebagai pertemuan luar biasa. “Sangat penting di tengah situasi hari ini,” ujarnya dengan nada serius.
Ia berharap dialog bisa berjalan objektif dan rasional, sekaligus menjadi ruang bersama untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi.
Pernyataan Saan tersebut menjadi penegasan bahwa parlemen merasa perlu membuka pintu komunikasi, setelah gelombang protes yang semula berjalan damai berubah menjadi bentrokan yang merenggut nyawa.
Kericuhan sejak akhir Agustus itu juga memunculkan kecurigaan adanya aktor intelektual di balik peristiwa yang oleh Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat disinggung sebagai indikasi makar.
Mahasiswa Sampaikan Tuntutan
Dalam audiensi itu, berbagai perwakilan mahasiswa bergantian menyuarakan desakan. BEM UI meminta DPR segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan aparat dan menuntut legislatif agar konsisten menjalankan amanat rakyat, bukan sekadar muncul saat Pemilu.
Sementara BEM Trisakti menekankan perlunya tim investigasi yang transparan dengan melibatkan masyarakat, revisi sejumlah undang-undang kontroversial seperti UU Agraria dan RUU Polri, serta pencabutan status tersangka mahasiswa Trisakti yang ditangkap pada aksi memperingati 27 tahun reformasi.
Organisasi lain seperti GMNI membawa lima tuntutan rakyat, mulai dari penolakan kekerasan aparat, pembentukan tim investigasi makar, hingga dorongan agar DPR memainkan peran strategis dalam gejolak sosial-politik yang sedang berlangsung.
Gelombang tuntutan dari organisasi mahasiswa kian beragam. GMKI mendesak penegakan supremasi sipil dan transparansi dalam pengusutan kerusuhan, sekaligus menolak kenaikan pajak rakyat serta tunjangan fantastis DPR.
HMI MPO menyerukan reformasi menyeluruh terhadap DPR dan Polri, bahkan hingga ke penghapusan pajak bagi rakyat miskin.
KAMMI menekankan reformasi politik dan perpajakan progresif, sedangkan HMI menuntut reformasi partai politik, pemangkasan anggaran pejabat, hingga revisi UU Ketenagakerjaan.
Dari UPN Veteran Jakarta, mahasiswa menyoroti kasus kematian Affan Kurniawan akibat tindakan represif, mendesak pembentukan pansus HAM, serta menolak sejumlah pasal dalam RUU Polri dan RKUHAP.
Tidak ketinggalan, Himapolindo mendesak evaluasi total tubuh Polri, reformasi sistem kepartaian, hingga perhatian terhadap kesejahteraan guru.
DEMA UIN Jakarta pun menekankan perlunya pertemuan rutin dengan DPR setiap enam bulan sekali serta pengawasan anggaran agar lebih berpihak pada pendidikan.
Solidaritas Mahasiswa
BEM SI Kerakyatan dan BEM SI Rakyat Bangkit menyuarakan pembebasan mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi, sementara BEM SI pusat menambahkan desakan reformasi birokrasi, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi Kabinet Merah Putih.
Mahasiswa Muhammadiyah dan NU juga tidak tinggal diam. Mereka mendesak audit BUMN, penghapusan kebijakan pajak yang membebani rakyat, serta evaluasi maksimal dalam waktu sepuluh hari.
BEM Nusantara, BEM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, hingga BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah kompak menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi DPR, dan pengawasan ketat terhadap aparat keamanan.
Tekanan Berat
Tidak hanya menerima audiensi, tiga anggota DPR — Andre Rosiade (Gerindra), Daniel Johan (PKB), dan Kawendra Lukistian (Gerindra) — juga turun menemui massa aksi GMNI yang masih bertahan di gerbang utama DPR.
Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa parlemen kini berada di bawah sorotan tajam publik, dituntut untuk bertindak nyata setelah serangkaian tragedi.
Dengan desakan yang meluas, mulai dari isu HAM, supremasi sipil, reformasi politik, hingga masalah pajak dan kesejahteraan rakyat, DPR menghadapi tekanan besar untuk memberikan jawaban konkret.
Pertemuan ini jelas bukan sekadar formalitas, melainkan ujian serius bagi institusi legislatif untuk membuktikan komitmennya pada demokrasi dan suara rakyat.
