PARBOABOA, Jakarta - Ribuan Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan non-Nakes di Indonesia menuntut kepastian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo untuk menjadikan mereka Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (7/8/2023).
Menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Indonesia, Sepri Latifan, tuntutan kepastian pengangkatan ASN ini karena ribuan honorer nakes dan non-nakes ini sudah mengabdi cukup lama kepada negara.
"Regulasi ini nanti ketika pemerintah menyiapkan regulasi dalam rekrutmen ASN harus memprioritaskan yang sudah mengabdi. Kalau spesifik berapa tahun mengabdi? Tidak ada, tapi teman-teman yang sudah mengabdi ini harus menjadi prioritas," katanya saat melakukan aksi damai di depan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Selain menuntut kepastian status menjadi ASN, dalam aksinya yang kedua ini, FKHN Indonesia juga menuntut kesejahteraan upah, regulasi, Jaminan Pensiun, kesetaraan jenjang karir, menyiapkan regulasi jabatan PPPK, dan pendataan non-ASN Nakes dan non-Nakes dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK).
"Tahun kemarin sudah ada yang terakomodir menjadi ASN, ini masih menyisakan PR (pekerjaan rumah). Ini yang kita tuntut kesejahteraan upah dan lain-lain," katanya.
Aksi damai FKHN ini diikuti sekitar 4 ribu peserta dari 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua FKHN DPD Kabupaten Garut, Idang Munawar meminta agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga kesehatan.
"Intinya kita berharap bahwa aksi ini akan mendapatkan perhatian tambahan dari pemerintah," katanya.
Menurutnya, tenaga kesehatan memerlukan kesejahteraan. Oleh karenanya Idang berharap aksi kedua ini bisa didengar Presiden Jokowi dan jajaran, terutama di Kementerian Kesehatan.
"Saya harap aksi kita yang kedua ini bisa didengar oleh Pemerintah Pusat ya, saya tekankan mohon dengarkan suara kami masyarakat, kami perlu kesejahteraan," harapnya.
Setelah melakukan orasi di Silang Monas, 15 perwakilan peserta aksi disebut akan diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP), sekitar pukul 14.00 WIB.
PARBOABOA berusaha menghubungi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melalui sambungan telepon. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Moeldoko.
Editor: Kurniati
