PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua Eksekutif Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan ini menandai babak baru dalam strategi percepatan pembangunan di Tanah Papua yang menekankan sinergi lintas sektor dan pengawasan sosial yang lebih inklusif.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja terintegrasi dalam mengelola agenda strategis Papua.
Velix Wanggai pun menegaskan bahwa komite ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta agar setiap kebijakan untuk Papua dapat berjalan berkesinambungan.
“Mengelola Papua tentu harus dalam agenda yang menyeluruh, baik dalam konteks nasional maupun global, dengan integrasi antara kebijakan lintas kementerian, sektor swasta, serta konsolidasi hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix di Istana Kepresidenan.
Pendekatan ini sejalan dengan visi besar pembangunan Papua yang diamanatkan pemerintah pusat, di mana sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci.
Dalam konteks percepatan pembangunan, Papua dihadapkan pada tantangan pemerataan, infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang selama ini menjadi fokus Otsus sejak diberlakukan pada 2001.
Delapan Agenda Besar
Velix mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif Otsus Papua telah menyusun delapan agenda besar yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.
Agenda tersebut mencakup sektor politik, tata pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, pertumbuhan kewilayahan, serta pengembangan potensi masyarakat di bidang olahraga, gender, dan ekonomi kreatif.
“Kami telah menyiapkan rencana komprehensif untuk memastikan Papua bergerak maju secara menyeluruh,” tegasnya.
Agenda tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Papua yang selama ini masih tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Papua pada Maret 2025 masih berada di angka sekitar 26,5 persen—tertinggi di Indonesia.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah menargetkan penurunan signifikan dengan memperkuat investasi dan pembangunan ekonomi lokal.
Sentuhan Sosial
Velix menilai keberhasilan komite ini akan sangat bergantung pada kemampuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Papua.
Ia menekankan pentingnya pendekatan sosial dan kultural dalam setiap program pembangunan.
“Komposisi anggota komite yang beragam, mulai dari kalangan ekonomi kreatif, kepolisian, hingga TNI, menunjukkan bahwa kami akan menyentuh seluruh simpul sosial — dari anak muda hingga persoalan high politics,” tuturnya.
Pendekatan ini menggambarkan semangat kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.
Program pemberdayaan pemuda dan perempuan, penguatan ekonomi kreatif lokal, serta dukungan terhadap sektor olahraga diyakini akan membangun rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Selain fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, Velix menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang kuat.
Ia membagi pengawasan menjadi dua: pengawasan internal di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, serta pengawasan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kita akan brainstorming dengan berbagai simbol sosial agar menemukan persoalan nyata di lapangan, menjadikannya bentuk pengawasan sosial yang hidup,” jelas Velix.
Ia menambahkan bahwa komite juga akan mengonsolidasikan berbagai lembaga yang memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan.
Transparansi dan partisipasi publik, menurutnya, menjadi fondasi utama agar pembangunan di Papua berjalan efektif dan berkeadilan.
Memasuki tahun kedua pelaksanaan tugasnya, Komite Eksekutif Otsus Papua telah melakukan berbagai konsolidasi, mulai dari kebijakan, strategi, hingga regulasi.
Velix menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua — yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya — menjadi fokus utama.
“Hari ini kita bicara tentang sinergi dan keterpaduan di semua level, karena enam provinsi di Tanah Papua membutuhkan integrasi dalam segala hal,” ujarnya.
Dengan struktur wilayah yang kini lebih terdesentralisasi, pemerintah menargetkan percepatan konektivitas antarwilayah, penguatan pendidikan, serta optimalisasi dana Otsus agar lebih tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan Papua yang sejahtera, aman, dan berdaya saing, sesuai dengan cita-cita besar “astacita kontekstual Papua” yang diusung Presiden Prabowo.
