PARBOABOA, Jakarta - Ketika pemerintah AS menutup pintu visa pelajar, harapan mahasiswa Indonesia untuk studi ke luar negeri tidak serta-merta padam.
Pemerintah Indonesia tak tinggal diam menanggapi kebijakan Amerika Serikat yang menghentikan sementara pengajuan visa pelajar dan pertukaran (visa F, M, dan J).
Wakil Menteri Diktisaintek, Stella Christie, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret bagi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut.
Menurut Stella, perhatian utama diberikan kepada mahasiswa yang telah mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dan beasiswa dari Kemendiktisaintek.
Pemerintah berupaya memastikan mereka tetap dapat melanjutkan studi meskipun visa AS tidak dapat diproses.
Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah pengalihan studi ke perguruan tinggi dalam negeri.
“Untuk adik-adik yang telah menerima LoA dan beasiswa dari Kemendiktisaintek, kami sedang mengambil langkah strategis untuk menjamin kelanjutan studi kalian,” ujar Stella melalui akun resmi Instagram @kemdiktisaintek.ri, Rabu (28/5/2025).
Dia menyebut, selain menjajaki peluang di kampus-kampus unggulan dalam negeri, opsi studi di negara lain juga sedang dipertimbangkan.
Stella juga menegaskan bahwa Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, turun langsung dalam penanganan isu ini. “
Beliau terus bekerja keras dan bergerak cepat agar studi kalian tidak terganggu,” tambahnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga semangat dan arah pendidikan para mahasiswa.
Penghentian Visa Pelajar
Larangan pengajuan visa pelajar diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (28/5/2025), sebagai tindak lanjut perintah Presiden Donald Trump.
Pemerintah AS menghentikan sementara penerbitan visa pelajar dan pertukaran sebagai bagian dari kebijakan imigrasi garis keras yang tengah digalakkan.
Keputusan kontroversial ini memicu aksi unjuk rasa di berbagai wilayah AS. Ratusan mahasiswa dan profesor dari kampus-kampus ternama seperti Harvard turun ke jalan, menolak langkah Trump yang dianggap diskriminatif terhadap mahasiswa internasional dan mengancam keberagaman di dunia akademik.
Sebelumnya, Presiden Trump juga telah menangguhkan proses visa pelajar sebagai bagian dari rencana memperluas pengawasan terhadap media sosial mahasiswa asing.
Arahan terbaru ini disampaikan dalam kabel diplomatik internal yang ditandatangani Menlu Marco Rubio pada Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam dokumen tersebut, Rubio menginstruksikan semua kedutaan dan konsulat AS untuk tidak membuka jadwal janji temu baru untuk visa pelajar maupun program pertukaran hingga ada arahan lebih lanjut.
Hal ini menambah ketidakpastian bagi ribuan pelajar internasional yang telah mempersiapkan studi mereka.
