Kelompok House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) yang beranggotakan 14 orang dari Partai Republik meminta Departemen Perdagangan memasukkan produsen ponsel China Honor ke daftar hitam (blacklist) ekonomi pemerintah.
Mereka meminta agar pemerintah melarang Honor membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan AS atau menggunakan teknologi AS tanpa persetujuan pemerintah. Kelompok ini dipimpin oleh Michael McCoul, anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
Sebelumnya, pada masa pemerintahan mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump memasukan Huawei ke dalam daftar hitam (entity list), perusahaan asal China itu masih menghadapi masa sulit hingga sekarang.
Saat Trump lengser dan pemerintahan berganti ke tangan Joe Biden awal tahun lalu, ada sedikit angin segar bahwa sanksi untuk Huawei akan ditinjau ulang. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan hal itu, bahwa Biden akan meninjau lebih lanjut perintah eksekutif yang diterbitkan Trump untuk Huawei.
Namun, angin segar itu sekadar lewat. Sebab, kabar terbaru menyebut Biden berencana melanjutkan blokir Huawei. Tidak hanya Huawei, ex sub-brand Hauwei, yakni Honor Device Co juga disebut akan diawasi secara ketat oleh pemerintah AS. Sebetulnya, Huawei telah menjual Honor akhir tahun 2020 lalu ke konsorium Shenzen Zhixin New Information.
Huawei juga telah menegaskan sudah tidak terlibat aktivitas bisnis apapun, baik dalam operasional maupun manajemen dengan Honor. Namun, ada kabar beredar bahwa Biden disebut akan tetap memblokir Honor setelah anggota parlemen melayangkan surat berisi kekhawatiran akan perusahaan asal China itu.
Dalam suratnya kepada Departemen Perdagangan AS, kelompok anggota DPR dari Partai Republik itu mengatakan Honor dipisahkan "dalam upaya menghindari kebijakan kontrol ekspor AS yang dimaksudkan untuk menjaga teknologi dan software AS dari tangan Partai Komunis Tiongkok (PKT)," seperti dikutip dari Reuters, Senin (9/8/2021).
Surat itu mengutip para analis yang mengatakan "menjual Honor memberinya akses ke chip semikonduktor dan software yang diandalkan dan mungkin akan diblokir jika divestasi tidak dilakukan.”
Honor memang tidak masuk dalam daftar blacklist AS. Setelah memisahkan diri dari Huawei, Honor melanjutkan kerja sama dengan pembuat chip AS, termasuk Intel Corps, dan Qualcomm Inc dan meluncurkan seri ponsel terbaru.
Menurut informasi sumber dalam, Pentagon dan Departemen Energi mendukung dimasukannya Honor ke dalam blacklist. Tapi usulan itu ditentang Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri
Ini bukan kali pertama muncul gagasan untuk memasukan Honor ke dalam daftar hitam. Sejumlah anggota DPR dari Partai Republik sudah membicarakan usulan tersebut. Sebab, ada kecurigaan bahwa Honor tetap menjadi afiliasi Huawei. Melihat situasi ini, tidak menutup kemungkinan Huawei akan tetap masuk blacklist selama politisi AS memandang perusahaan mengancam keamanan nasional AS melalui teknologinya, terlepas dari siapa Presiden AS yang berkuasa.
Di sisi lain, Huawei masih berjibaku untuk mencari alternatif komponen dari Amerika demi memenuhi produksi perangkatnya.
Bagi Ma Jihua, seorang analis industri telekomunikasi di China mengatakan Honor sudah menjadi unit independen di luar Huawei. Tidak ada alasan bagi AS untuk secara sewenang-wenang dan melarang merek smartphone China.
"Larangan Honor hanya akan merugikan perusahaan AS sendiri seperti Qualcomm daripada membatasi kebangkitan teknologi China," kata Ma Jinhua, seraya menambahkan bahwa Honor sekarang hanyalah merek smartphone yang mirip dengan perusahaan domestik lainnya seperti Xiaomi, Vivo dan Oppo, yang belum menjadi sasaran AS.
