PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalokasikan belanja langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan rendah sebesar Rp1.333 triliun.
Angka ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (13/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, dana raksasa ini dialirkan melalui sejumlah program strategis seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) sembako, dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Semua program ini dirancang untuk langsung menyentuh lapisan masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Hingga semester I 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.407,1 triliun, atau sekitar 38,8 persen dari target APBN 2025. Dari total tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang Rp1.006,5 triliun, sementara Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp400,6 triliun.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, belanja negara tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year-on-year).
Sri Mulyani menegaskan bahwa pertumbuhan belanja negara ini merupakan bagian dari kebijakan countercyclical, yaitu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dan meredam dampak perlambatan ekonomi global dan regional.
Fokusnya adalah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor-sektor vital, dan memastikan pemerataan pembangunan.
Sejumlah program prioritas mendapat porsi penting dalam realisasi belanja 2025, antara lain pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi daerah.
Pemerintah juga menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, serta pemberian dukungan kepada pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah mengarahkan sebagian belanja untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, yang dianggap krusial di tengah ketidakpastian rantai pasok global.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, nilai belanja langsung ke masyarakat akan meningkat.
“Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Berdasarkan pembahasan terakhir antara pemerintah dan DPR, Rancangan APBN (RAPBN) 2026 mematok belanja negara pada kisaran 14,19–14,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari jumlah itu, BPP ditetapkan sebesar 11,41–11,94 persen PDB, sementara TKD berada pada kisaran 2,78–2,89 persen PDB.
