PARBOABOA, Medan - Bagaimana Asosiasi Nelayan Teri Medan mendengar janji Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, membantu ikan teri medan menuju pangsa pasar internasional?
Apalagi hal tersebut, terkait meningkatkan kesejahteraan nelayan di Belawan, Sumatra Utara.
Pembina Asosiasi Nelayan Teri Medan, Muhri Fauzi Hafiz, angkat bicara bahwa Capres Ganjar tidak memahami permasalahan terkait larangan jalur tangkap ikan.
Juga penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sesuai peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/Permen-KP/2016.
"Jadi enggak mungkin kan mau memajukan ekspor teri medan. Sementara kalau mau menangkap teri medan ini kita harus main kucing-kucingan,” ungkapnya saat PARBOABOA wawancara via WhatsApp, Senin (29/1/2024).
“Menurut pendapat saya, Ganjar terkesan tidak tahu masalah yang sesungguhnya. Ganjar mungkin terlalu bersemangat untuk memberikan komitmennya kepada para nelayan teri medan. Sebenarnya partainya Ganjar ikut terlibatkan, baik provinsi maupun di pusat atas masalah yang dihadapi nelayan teri medan ini,” sambungnya lagi.
Asosiasi Nelayan Teri Medan sudah melakukan upaya hukum secara resmi. Nelayan memperjuangkan supaya bisa menangkap teri medan sejak 2018.
Bahkan hingga pertengahan 2022, Asosiasi Nelayan Teri Medan berupaya mengajak pengusaha mengikuti perkembangan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) RI Nomor 18 Tahun 2021.
Permen KKP RI tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
Muhri meneruskan, bahwa ada dua fakta terjadi soal masalah nelayan teri medan di Belawan. Nelayan teri medan tidak diatur di dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Akibatnya mau tidak mau, mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang. Kemudian jenis ikan teri medan, menurutnya, jenis ikan yang unik.
"Kita dari asosiasi sudah pernah menyampaikan supaya Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia melakukan penelitian nanti bisa melahirkan satu naskah akademik. Atau sejenisnya bisa menjadi pertimbangan mengubah aturan larangan jalur tangkap dan penempatan alat tangkap," ungkap Muhri.
Permen KKP hari ini, cukup menyengsarakan nelayan teri medan dan menjadikan asas manfaat para oknum mencari uang.
"Pada akhirnya dengan dua fakta itu, mereka dalam tanda kutip ya menjadikan ATM berjalan oleh oknum-oknum. Baik di dinas perikanan kelautan provinsi ataupun dari pihak keamanan di laut (polairud). Ya, karena menggunakan alat tangkap yang dilarang, terus jenis ikan teri medan ini tidak masuk dalam Permen KKP," ucap Muhri Fauzi.
"Kalau memang Ganjar Pranowo mau mendampingi dan teri medan go internasional sah-sah saja dari segi pengembangan bisnisnya. Tetapi untuk bisa mendapatkan teri medan itu, perjuangan kami nelayan teri medan ini agak berat. Main kucing-kucingan bahkan sampai sekarang tetap ada jugalah setor sana, setor sini ke oknum," ungkapnya lagi menambahkan.
Kondisi Korban Nelayan Teri Medan
Hingga kini, kondisi nelayan teri medan sangat memprihatinkan. Mereka menjadi korban saat melaut, sebab mereka bisa ditangkap oleh petugas.
“Mereka kan jadi korban sebenarnya, kalau ditangkap merekalah yang ditangkap. Ditahan satu dua hari terus ditebus, itu pun kalau tauke (majikan-red) mereka nebus. Kalau enggak ya biasanya nebus kapal saja, nelayan tradisional inilah yang jadi korban. Dengan kondisi inilah, kami hadir untuk memperjuangkan pekerja-pekerja tangkap teri medan. Tetapi sebenarnya latar belakang mereka ini ya nelayan semua," ungkap Muhri Fauzi Hafiz.
“Oleh sebab itu, Asosiasi Nelayan Teri Medan dibentuk,” ucap Pembina Asosiasi Nelayan Teri Medan itu berkeluh kesah kepada PARBOABOA, Senin (29/1/2024).
Selain itu, nelayan teri medan menjadi korban penyebabnya aturan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
Menurut Muhri, jelas menyengsarakan para nelayan ikan teri selama ini.
"Pakai kapal besar itu pun ukuran kapal juga kena. Harusnya kapal itu diatur juga misalnya sekian knot untuk di pinggir perairan gitu kan. Nah kapal yang digunakan sekarang ini enggak boleh berada di titik muncul tempatnya teri medan itu. Cemana lah itu, sudah alat tangkapnya dilarang terus kapalnya juga dilarang,” jelasnya.
Dia menambahkan, bahwa jika umumnya kapal-kapal teri medan dimiliki oleh bos-bos besar etnis Tionghoa memiliki segudang uang. Jika sekali melaut, tidak sedikit biaya operasional keluar.
"Kalau ditanya hati nurani, sebenarnya tidak cocok Asosiasi Teri Medan ini. Enggak ada, yang disebut nelayan teri medan itu tidak ada. Yang ada itu adalah pekerja-pekerja tukang tangkap teri medan yang diupah, dibayarin sama tauke-tauke Cina ini,” ungkapnya.
Janji Ganjar Teri Medan Mendunia
Sebelumnya, Capres Ganjar menyatakan akan membantu nelayan Belawan membuat ikan teri medan mendunia. Dia berjanji membantu nelayan supaya mampu mengekspor ikan teri medan ke berbagai negara.
Capres usungan Partai PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo itu menyampaikannya saat kampanye terbuka Hajatan Rakyat Medan di Istana Maimun, pada Minggu (28/1/2024).
Capres nomor urut 3 ini mengungkapkan, saat berkunjung ke Kampung Nelayan Kurnia di Belawan. Nelayan di Belawan menyampaikan unek-unek jadi nelayan ikan teri medan.
"Nelayan bisa menangkap teri dan mengelolanya dengan baik. Maka, nelayan butuh bantuan pemerintah," ungkap Ganjar Pranowo.
Selain itu, nelayan di Belawan memerlukan bantuan BBM. Mereka juga memerlukan bantuan alat tangkap dan penggunaan mesin. Bantuan itu biar mempermudah pekerjaan sebagai nelayan di Belawan.
Editor: Ferry Sabsidi
