PARBOABOA, Pematang Siantar- Menjelang penutupan 2022, Walikota Pematang Siantar Susanti Dewayani melakukan perombakan besar-besaran pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar. Ada 129 yang diganti.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dan diambil sumpah/janjinya, yaitu eselon IIB sebanyak 4 orang, eselon IIIA sebanyak 12 orang, eselon IIIB sebanyak 36 orang, eselon IVA sebanyak 35 orang, eselon IVB sebanyak 4 orang, dan jabatan fungsional pada Puskesmas sebanyak 38 orang.
Menariknya, pergeseran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) merupakan empat dari 11 jabatan hasil asesmen yang mengikuti seleksi terbuka atau lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar pada Juli 2021 lalu dan dibatalkan.
Penolakan itu disampaikan Kemendagri melalui surat nomor 800/699/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik selaku perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seleksi JPTP yang dilakukan Pemko Pematang Siantar untuk mengisi jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako, Inspektur Daerah, Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR).
Kadis Pendidikan, Kadis Komunikasi Dan Informatika, Kadis Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Kabag Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kaban Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Kaban Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pejabat yang masih dilantik pada Eselon IIB di antaranya Junaedi Antonius Sitanggang sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herri Okstarizal sebagai Inspektur, Agustina Bulan Lasma Sihombing sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Christina Risfani Sidauruk sebagai Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarukim).
”Ikut aturan secara regulasi, bagaimana pun itu yang dilantik tetap hasil asesmen 2021 yang lalu dan keputusan bu Walikota,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pematang Siantar, Timbul H Simanjuntak kepada Parboaboa, Jumat, (06/01/2023)
Penolakan Hasil JPTP 2021
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pematang Siantar, Timbul H Simanjuntak menjelaskan, sebelumnya Pemko Pematang Siantar melalui Panitia Seleksi (Pansel) membuka seleksi 11 jabatan JPTP terhitung mulai tanggal 15-28 Juni 2021.
Susanti Dewayani yang saat itu masih menjabat wakil walikota terpilih Pilkada Siantar 2020, menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta seleksi dibatalkan. Dalam suratnya tertanggal 2 Juli 2021, pasangan Almarhum (Alm) Asner Silalahi itu menyampaikan sejumlah alasan pembatalan seleksi JPTP.
Alasannya lelang jabatan itu dianggap tidak sesuai dgn Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23/12/ 2020, tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.
”Sebenarnya kami tetap melaksanakan lelang jabatan untuk JPTP ini mengacu ke peraturan dan ketentuan yang berlaku dan menyurati Kemendagri, walaupun dilaksanakan di akhir masa jabatan wali kota saat itu,” pungkas Timbul.
Saat itu 11 pejabat yang mengikuti seleksi terbuka atau lelang jabatan di lingkungan Pemko Pematang Siantar pada Juli 2021 dipastikan kandas. Belakangan, kata Timbul, Walikota Pematang Siantar, Susanti menggunakan opsi yang ditawarkan dalam surat edaran Kemendagri dengan alasan tidak mau membuang waktu membuka tahap lelang jabatan kembali dan itu sah.
Tanggapan yang Terpilih
Herri Okstarizal , selaku Inspektur Daerah yang dilantik mengaku siap menjalankan perintah untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat.
“Pada prinsipnya, kami siap menjalankan seluruh amanah yang telah diberikan,” ujarnya.
Baginya, masalah mutasi pejabat di Pemko Pematang Siantar yang dilaporkan terdapat 27 ASN karena diduga tidak sesuai ketentuan dan peraturan sepanjang tahun 2022 menjadi pelajaran kedepannya.
Sinergritas dan dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan serta terwujudnya profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
“Kita perbaiki pelan-pelan saja,” tuturnya.
Christina Risfani Sidauruk sebagai Kadis Tarukim yang diminta untuk meningkatkan kualitas insfrastruktur agar bisa memuaskan perbaikan pada pemukiman masyarakat. Untuk penyusunan anggaran pada tahun 2023 dan program yang akan dilaksanakan masih dikaji dan dievaluasi.
“Kita tahu anggaran yang kita dapat di sini besar, dan senantiasa anggarannya akan begitu demi proyek perbaikan pemukiman di masyarakat,” ungkapnya.
Nasib 7 Jabatan Lainnya
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematang Siantar, Timbul H Simanjuntak memaparkan, masih ada 7 jabatan diisi oleh Plt masing-masing dan sedang berproses di KASN.
“Waktu gak bisa kita pastikan sekarang, kemungkinan tidak terlalu lama, tergantung hasil rapat Pimpinan KASN,” ungkapnya.
Timbul berharap sedikit bersabar atas pelantikan yang akan dilaksanakan bagi 7 jabatan di OPD masing-masing agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
“Kita banyak-banyak bersabar menunggu waktunya saja,” tutupnya.
