Pengamat: Branding Perusahaan Akan Meningkat Jika Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Poloria, salah satu penyandang disabilitas di Pematang Siantar, yang tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. (Foto: PARBOABOA/Halimah)

PARBOABOA, Medan - Peneliti disabilitas, Hisyam Ikhtiar menilai ada keuntungan tersendiri, jika sebuah perusahaan mempekerjakan masyarakat disabilitas sebagai pekerjanya.

"Salah satunya terkait branding. Branding perusahaan akan naik terlebih ketika isu disabilitas juga sedang naik-naiknya. Dengan branding yang naik memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan investor-investor juga," katanya, Sabtu (12/8/2023).

Hisyam yang juga Manajer Advokasi di Remisi, sebuah organisasi penyandang disabilitas ekososial ini mengatakan, perusahaan yang mempekerjakan masyarakat penyandang disabilitas juga akan dinilai sebagai perusahaan yang inklusif.

Ia mencontohkan, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi atau distribusi, maka branding perusahaan yang inklusif tadi sangat berpengaruh pada konsumen.

"Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang inklusifitas dan hak hak para penyandang disabilitas, maka secara bertahap publik akan menganggap perusahaan yang inklusif jauh lebih baik dan ini akan menarik minat para konsumen untuk menggunakan produk dari perusahaan yang dinilai inklusif," jelas Hisyam.

Menurutnya, metode ini juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Misalnya di Thailand, penyandang disabilitasnya menjadi konsultan untuk membuat website yang inklusif terhadap sesama penyandang disabilitas.

Untuk dampak negatif, tambah Hisyam, salah satunya kemiskinan, karena jika penyandang disabilitas tidak mendapatkan pekerjaan, maka tidak ada penghasilan dan keluarga dari penyandang disabilitas juga tidak mendapatkan akses pendidikan.

"Angka kemiskinan negara akan semakin tinggi dan menjadi tambahan beban bagi negara yang harus terus memberikan pelayanan bantuan terhadap masyarakat miskin. Ketika negara terbebani, kemungkinan besar perusahaan juga ikut terbebani karena kebijakan negara yang mengambil lebih banyak pajak perusahaan untuk menanggulangi kemiskinan," imbuhnya.

Editor: Kurniati
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS