PARBOABOA, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara menanggapi protes dari pimpinan MPR terkait pemotongan anggaran dan juga soal ketidakhadirannya dalam rapat bersama.
Menurut dia, pemotongan atau refocusing anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dilakukan untuk membantu penanganan COVID-19.
Tujuan dari refocusing tersebut adalah untuk membantu penanganan Covid-19 Seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Refocusing juga dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk akselerasi vaksinasi sebesar Rp 47,6 triliun dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Dia menyampaikan, pihaknya tetap menetapkan anggaran untuk pimpinan MPR dan juga kegiatan majelis tersebut sesuai mekanisme APBN. Sri Mulyani juga mengaku tetap menghormati fungsi dan tugas seluruh Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.
"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta, sehingga seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali," tulis Sri Mulyani dalam akun instagram resminya di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (1/12).
Tudingan Sering Tidak Menghadiri Undangan Rapat
Terkait tudingan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal ketidakhadirannya dalam rapat pembahasan anggaran dengan pimpinan MPR, Sri Mulyani Indrawati juga menjawabnya.
Dia memaparkan pihaknya memang telah mendapatkan undangan sebanyak dua kali dari MPR. Namun dirinya mengaku tidak dapat menghadiri undangan pertama pada 27 Juli 2021 tersebut karena waktunya yang bersamaan dengan rapat internal presiden sehingga undangan MPR tersebut pun diwakilkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sementara dengan undangan rapat kedua pada 28 September 2021yang juga tidak dapat dipenuhi, Sri Mulyani menyebut dikarenakan bersamaan dengan rapat Badan Anggaran DPR RI membahas APBN 2022.
“Kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting dalam rapat bersama Banggar, itu makanya rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” jelasnya, Rabu (1/12/2021).
