PARBOABOA, Pematang Siantar - Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar mempertanyakan penanganan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai tidak optimal.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Pematang Siantar, Daud Simanjuntak, hampir setiap tahun, sejumlah titik di Kelurahan Bane dan Kahean sering mengalami longsor.
"Manajemen anggaran dari Pemko dari setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dipertanyakan. Apalagi untuk anggaran BTT yang sifatnya darurat," ujarnya saat dikonfirmasi PARBOABOA, Rabu (23/8/2023).
Daud mengatakan, BPBD Kota Pematang Siantar seharusnya mengoptimalkan mitigasi atau mendeteksi dini bencana longsor ini.
"Apalagi ini musim hujan, kalau tidak dipercepat perbaikannya, bisa saja kerusakan tersebut makin besar, masyarakat juga yang mendapatkan dampaknya, tidak ada alasannya untuk menunggu dan bersabar untuk masyarakat sendiri," tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini meminta ada terobosan dari BPBD Pematang Siantar, apalagi sebagian besar bencana alam tidak pernah bisa diprediksi.
"Ini harus jadi perhatian BPBD Kota Pematang Siantar dan semua pihak, terutama terkait birokrasi pendanaan bantuan bencana yang sangat lambat. Namun, seharusnya dikedepankan agar tercapai kesiapsiagaan dan manajemen penanggulangan bencana yang optimal," tegas Daud Simanjuntak.
Sementara itu, Lurah Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, Leo Damanik angkat bicara terkait perbaikan Jalan Suji yang terkena longsor dan nyaris putus pada 16 Agustus lalu.
"Kita sudah sampaikan ke Pemko (Pematang) Siantar permohonan akan penanganan segera dilaksanakan, tetapi kita harus menunggu dulu, ada tahapannya," ujarnya kepada PARBOABOA, Rabu (23/8/2023).
Jalan Suji menjadi satu dari tiga titik di Kecamatan Siantar Utara yang longsor akibat hujan deras melanda daerah tersebut, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus.
Jalan Suji yang merupakan salah satu jalan penghubung di Kelurahan Bane tersebut terletak di pinggir sungai. Saat ini, jalan tersebut baru bisa dilalui kendaraan roda dua. Padahal sebelumnya, jalan tersebut bisa dilalui kendaraan roda empat.
Leo menjelaskan, ia bersama Lurah Banjar dan Kahean telah mengajukan penanganan bencana longsor kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematang Siantar pada 18 Agustus 2023.
"Kita tidak sendiri mengalami bencana, ada dua kelurahan lagi, (Kelurahan) Banjar dan Kahean juga sudah mengajukan permohonan penanganan bencana agar diperbaiki Jumat lalu, kita bersabar saja," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum di Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, Hamdani Lubis mengatakan permohonan BPBD terkait penanganan longsor hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani.
Anggaran perbaikan, kata Hamdani, nantinya berasal dari bantuan tidak terduga (BTT).
"Permohonan dari pihak BPBD sudah ada di kami hari ini. Kita tinggal menunggu SK (surat keputusan) ditandatangani Bu Wali Kota agar anggaran berasal dari BTT APBD 2023 dan secepatnya bisa anggaran itu digeserkan untuk penanganan bencana," ujarnya saat dikonfirmasi PARBOABOA, Rabu (23/8/2023).
Hamdani mengaku akan mempercepat dan mempermudah disposisi surat dari BPBD Pematang Siantar, sehingga bisa segera diambil keputusan oleh Wali Kota Pematang Siantar.
"Ada beberapa hal yang dipertimbangkan, agar permohonan ini didisposisi. Tapi akan kami percepat agar segera ditandatangani dalam minggu ini," tambahnya.
Editor: Kurniati
