PARBOABOA, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dugaan kecurangan ini menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengingatkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari pusat harus tetap utuh hingga ke daerah.
"Jangan sampai anggaran ini seperti es batu, yang mencair ketika sampai ke daerah. Kami sudah menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10 ribu justru hanya senilai Rp8 ribu. Ini harus menjadi perhatian karena berdampak pada kualitas makanan," ujar Setyo dalam keterangan pers, Jumat (7/3/2025).
Selain itu, KPK juga menduga adanya praktik tidak transparan dalam penentuan SPPG.
"Ada kabar bahwa beberapa pihak mendapat perlakuan khusus dalam penunjukan SPPG, baik dalam pembangunan fisik maupun penyediaan bahan baku. Ini harus ditertibkan agar tidak terjadi kecurangan," tambahnya.
Pengawasan Ketat
Setyo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih waspada terhadap potensi penyimpangan dan menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
“Program MBG ini memiliki anggaran yang sangat besar, sehingga pengawasan mutlak diperlukan. Ada empat aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah potensi kecurangan. Seluruh anggaran terpusat di BGN, sehingga pengawasannya di daerah menjadi sulit,” jelasnya.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, setiap informasi terkait dugaan penyimpangan harus divalidasi agar tidak menjadi isu yang semakin membesar dan kontraproduktif.
Pendampingan KPK
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan program MBG. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (5/3/2025) ini bertujuan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan.
"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus meminta bimbingan terkait program MBG. Program ini memiliki anggaran yang sangat besar dan dilaksanakan secara masif, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK.
Dadan mengungkapkan bahwa BGN telah mendapatkan arahan dari KPK mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
BGN juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan program guna meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, Dadan mengusulkan agar ada perwakilan KPK yang terlibat langsung dalam struktur BGN dan melakukan inspeksi ke SPPG serta kantor BGN guna memastikan tidak ada penyimpangan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, menegaskan bahwa penggunaan anggaran MBG harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
"Jangan sampai anggaran Rp10 ribu hanya digunakan Rp9 ribu, tetapi dilaporkan tetap Rp10 ribu. Ini harus dicegah agar tidak terjadi penyimpangan," kata Cahya.
KPK juga berencana untuk melakukan pengecekan langsung serta mengadakan sosialisasi antikorupsi kepada BGN.
"Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK akan membantu memberikan edukasi terkait pencegahan korupsi di lingkungan BGN," tambahnya.
Wajib Unggah Proses Memasak
Sebagai bentuk transparansi, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mewajibkan seluruh SPPG dan mitra MBG untuk mengunggah foto atau video saat memasak makanan yang akan disalurkan.
Langkah ini diambil untuk mencegah kontaminasi dan meningkatkan kontrol bersama.
"Semua mitra wajib meng-upload aktivitas memasak di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban agar masyarakat bisa mengawasi," ujar Dadan di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2/2025).
Ia mengakui adanya kendala dalam penyajian makanan akibat ketidaksiapan beberapa mitra dalam menangani produksi makanan dalam jumlah besar.
"Banyak mitra yang awalnya hanya terbiasa memasak puluhan porsi, tiba-tiba harus memasak dalam jumlah ribuan, sehingga terjadi kendala," ungkapnya.
Sebagai solusi, Dadan menyarankan mitra BGN untuk memulai dengan kapasitas kecil dan meningkatkannya secara bertahap.
"Kami sarankan memulai dari 100 porsi, lalu naik ke 500, 1.000, hingga akhirnya bisa mencapai 3.000 porsi," tuturnya.
Dadan juga menyoroti bahwa sebagian besar permasalahan dalam penyajian makanan terjadi pada mitra baru, sementara mitra lama yang sudah berpengalaman tidak mengalami kendala serupa.
"Ini soal kebiasaan. Yang baru pasti mengalami kendala, tetapi yang lama sudah terbiasa," pungkasnya.
