PARBOABOA, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli hasil pertanian dari para petani.
Mendag Zulhas menjelaskan, usulan tersebut bertujuan untuk menyejahterakan para petani. Selain itu, agar bahan pokok seperti beras, jagung, dan lain-lainnya terjaga pasokannya dan harganya terjangkau.
“Petani kita itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Sama saja. Nah, kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun,” ujar Mendag Zulhas dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Menteri Perdagangan di Auditorium Kemendag, Minggu (25/9/2022).
Zulhas mengungkapkan, usulan tersebut juga sudah disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan untuk selanjutnya pihak perusahaan BUMN yang akan menyerap hasil pertanian petani.
"Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," tukas Zulhas.
“Nanti ada RNI atau Bulog yang akan melakukan itu rencananya. Memang mesti harus duduk bareng lagi,” ujarnya.
“Saya yakin ini kita tidak akan impor jika pemerintah mengatur ini,” tambahnya.
Menurut Zulhas, saat ini kebutuhan pokok relatif stabil, meski kondisi pangan Indonesia masih rawan karena tidak adanya cadangan pangan, selain beras.
“Negara ini nggak ada stoknya, jagung nggak ada, kedelai nggak ada. Makanya ini harus ditata lagi,” ujar Zulhas.
Di samping itu, harga beras pun saat ini sedang meningkat di beberapa daerah karena harga gabah dari Rp4.500 per liter naik jadi Rp5.500 per liter. Dia menegaskan, persoalan beras tidak akan tawar menawar, sebab pengaruhnya terhadap inflasi sangat tinggi.
“Terhadap inflasi 3,3 persen. Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela, agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar,” tegasnya.
Oleh karena itu, Zulhas mengatakan peran Bulog harus dikembalikan seperti dulu sebagai stabilisator harga. Pasalnya, kondisi Bulog saat ini dinilai sulit mendistribusikan stoknya karena bantuan sosial atau bansos berupa uang tunai.
“Dulu kan ada beras raskin, rastra disalurin 3 bulan sekali. Sekarang kan Bulog harus jualan juga, sulitlah dia. Jadi Bulog harus kayak dulu sebagai stabilitator, bukan komersil,” tutupnya.
