Terminal Tanjung Pinggir di Pematang Siantar Sepi Peminat, Pengamat Ekonomi: Buka Layanan Lain untuk Datangkan Masyarakat 

PARBOABOA, Pematang Siantar - Sepinya peminat, baik penumpang dan perusahaan angkutan umum di Terminal Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara mendapat tanggapan dari Pengamat Sosial Ekonomi, Darwin Damanik.

Menurutnya, banyak hal yang memicu sepinya peminat untuk beraktivitas di Terminal Tanjung Pinggir. Salah satunya lokasi atau penggunaan terminal yang masih satu fungsi, atau  hanya pelayanan transportasi darat saja.

"Misalnya berfungsi bagi ekonomi masyarakat dan pelayanan masyarakat. Seperti membuka pelayanan kependudukan dari Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Samsat atau memfasilitasi para UMKM di Pematang Siantar," katanya kepada PARBOABOA.

Pengamat sosial dari Universitas Simalungun ini menilai, menyediakan beberapa pelayanan publik bisa menjadi daya pikat masyarakat untuk datang ke terminal.

Di sisi lain, Darwin menilai Pemerintah Kota Pematang Siantar harus tegas dengan keberadaan travel-travel atau terminal transit di tengah kota dan menginstruksikan mereka beroperasi di terminal Tanjung Pinggir.

"Bila hal ini semua dapat terwujud maka saya yakin ekosistem di terminal Tanjung Pinggir dapat tumbuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat juga nantinya, seperti keberadaan pasar ataupun pelayanan umum bisa membuat terminal tanjung pinggir menjadi hidup," jelasnya.

Darwin juga menilai Pemko Pematang Siantar enggan membantu meningkatkan minat penumpang dan pengusaha angkutan untuk beraktivitas di Terminal Tanjung Pinggir.

Ia khawatir nasib Terminal Tanjung Pinggir seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat yang juga sepi dari aktivitas maskapai dan penumpang.

"kalau tidak ada gebrakan dari pemko secepatnya, yah sudah pastikan proyek pembangunan terminal mewah ini gagal dan duit milyaran yang sudah dikeluarkan sia-sia begitu saja," ungkap Darwin.

Pemko Pematang Siantar Berdalih Bukan Kewenangannya

Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, Tohom Lumban Gaol menegaskan Terminal Tanjung Pinggir bukan kewenangan mereka, tapi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tohom juga mengaku operasional dari Terminal Tanjung Pinggir belum bisa aktif karena belum ada keputusan dari Kemenhub.

“Ya belum tahu kapan pengoperasional Terminal Tanjung Pinggir aktif. Jadi kita belum bisa sampai langkah-langkah yang akan kita lakukan,” katanya.

Saat ini Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar masih menunggu surat dari Kemenhub untuk operasional Terminal Tanjung Pinggir, kemudian nantinya menyurati dan mengimbau loket bus-bus kecil atau loket yang masih ada di pusat kota pindah ke sana.

Togom juga mengakui, terhambatnya perkembangan Terminal Tanjung Pinggir juga berkaitan dengan pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani.

"Karena permasalah pemakzulan ini lah sehingga membuat Wali Kota dengan DPRD Pematang Siantar belum bisa berdiskusi terkait bagaimana kelanjutan dari Terminal Tanjung Pinggir ini," ungkapnya.

Apalagi, lanjut Tohom, yang berhubungan dengan anggaran, harus didiskusikan dahulu dengan DPRD.

"Karena kan untuk melengkapi terminal itu menggunakan anggaran Pemko, seperti lampu jalan dan beberapa perbaikan jalan lainnya. Jadi bagaimana jika pihak Wali Kota dengan DPRD tidak membahasnya secara bersama? Ya gitu-gitu aja lah," jelasnya.

Tohom menambahkan, saat Terminal Tanjung pinggir tersebut diresmikan, Pemko Pematang Siantar tidak bisa langsung mengeluarkan anggaran untuk perbaikan dan sebagainya.

"Harus ada perencanaan untuk diajukan di tahun anggaran berikutnya," ungkap dia.

"Jadi diharapkan bersabar karena untuk itu, karena semua masalah terhambat oleh politik yang ada di Pematang Siantar ini," imbuh Tohom Lumban Gaol.

Sebelumnya, Terminal Bus Tanjung Pinggir di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo awal Februari 2023. Setelah diresmikan, terminal tersebut malah sepi peminat, baik penumpang maupun bus angkutan. 

Padahal, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP) diwajibkan masuk ke Terminal Tanjung Pinggir, baik kedatangan maupun keberangkatan.

Pantauan PARBOABOA, tak terlihat adanya penumpang atau bus di terminal tersebut. Bahkan, loket-loket bus pun terlihat tak berpenghuni.

Menurut salah seorang warga Kecamatan Siantar Utara, Rudi Sihombing, Terminal Tanjung Pinggir terkendala akses.

“Gimana mau ramai, aksesnya aja pun susah ya. Angkutan umum yang melintasi lokasi di sini aja sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari,” katanya kepada PARBOABOA, Sabtu (8/7/2023).

Rudi mengatakan, Terminal Tanjung Pinggir hanya ramai angkutan umum dalam kota saja, bukan antarkota dan antarprovinsi seperti terminal bus pada umumnya.

“Karena kan tidak semua orang punya jemputan. Jadi kalau yang tidak ada angkutan umum gimana caranya orang yang baru saja turun dari bus ini bisa pergi ke tujuannya selanjutnya? Kan pasti sulit. Apalagi jika yang datang bukan orang Siantar asli, pastinya kan berbahaya,” ungkapnya.

Rudi Sihombing menilai, harusnya pemerintah melihat situasi dan kondisi sebelum menentukan lokasi sebuah terminal bus.

“Apalagi Tanjung Pinggir ini tergolong sepi dan rawan. Tidak banyak rumah di sini. Bahkan kebanyakan ladang-ladangan. Gimana bisa jadi tempat terminal yang sebesar ini,” katanya.

Senada dengan Rudi Sihombing, warga Pematang Siantar lainnya, Risma Hutapea juga mengaku tidak setuju dengan dibangunnya terminal bus yang cukup mewah di daerah Tanjung Pinggir.

“Ah, siapa yang mau ke sini (Tanjung Pinggir). Jauh dari perkotaan, tidak ada angkutan umum. Bahkan masyarakat pun di sini tidak ada,” ungkapnya kepada PARBOABOA.

Risma yakin, masyarakat maupun bus tidak mau ngetem di Terminal Tanjung Pinggir itu.  

“Bahkan dari tahun ke tahun, lokasi Tanjung Pinggir ini susah berkembang. Masih tetap gini-gini saja. Sepi, rawan, jarang ada angkutan umum. Pasti akan susah buat mereka untuk bergabung di sini,” katanya.