Pengeluaran Diskominfo Pematang Siantar Rp 1,2 Miliar untuk Fasilitas di Ruang Publik Tuai Kritik, Pengamat: Hamburkan Anggaran

PARBOABOA, Pematang Siantar- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pematang Siantar mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,2 milliar untuk pengadaan fasilitas di Ruang Publik yang telah berjalan sejak Februari 2023 lalu.

Kepala Dinas Kominfo Pematang Siantar, Johannes Sihombing mengatakan, ada dua proyek fasilitas internet gratis dan pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau kondisi arus lalu lintas, dalam rangka penerapan Smart City. 

"Fokus kami tahun ini yakni penambahan CCTV di tiga titik untuk memantau arus lalu lintas dan pengadaan layanan internet gratis di ruang publik," ujarnya kepada Parboaboa saat dikonfirmasi di ruang Media Center. Selasa (28/3/2023).

Ia merinci untuk pengadaan layanan internet gratis di ruang publik, nilai pagu sebesar Rp1 Milliar dan Rp150 juta untuk penambahan CCTV di tiga titik ruas jalan.

Untuk internet gratis, pihaknya telah menetapkan 20 titik yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pematang Siantar, dan 10 titik lagi berada di ruang terbuka hijau (RTH) .
 
"Total layanan internet tersebut 30 titik, penambahan pengadaan CCTV di 3 titik, jadi kalau dikumulatifkan totalnya sekitar Rp1,2 Milliar," ucapnya.

Ia menambahkan, anggaran pengadaan proyek tersebut berasal dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Pematang Siantar.

"Pengadaan fasilitas tersebut merupakan bentuk keseriusan Diskominfo untuk pelayanan terbaik dari Pemkot Pematang Siantar sendiri," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Pengamat Lembaga Survei Indonesia, Elfenda Ananda angkat bicara terkait anggaran yang menurutnya cukup besar dalam penyediaan fasilitas di ruang publik Kota Pematang Siantar.

Ia mengatakan, Diskominfo harusnya lebih detail dan rinci dalam membuat master plan penggunaan dana, agar anggaran sebesar itu relevan dan masuk akal jika dinilai oleh masyarakat.

"Ini harus rinci, apakah hitungan pengeluarannya bulanan apa tahunan, juga ini bisa ke berapa dulu, karena anggaran ini berasal dari kantongnya masyarakat dalam membayar pajak," ucapnya.

Dikatakannya, pemerintah juga harus melakukan evaluasi atas penganggaran dalam menyelesaikan permasalahan yang beredar di masyarakat. Sebab jika tidak tepat, anggaran sebesar itu dinilainya akan mubazir.

"Kalau tidak ada rinciannya dan transparan, anggaran sebesar ini sangat dihamburkan," pungkasnya.