PARBOABOA, Pematangsiantar - Para petani di Kecamatan Siantar Marimbun terkejut dan kecewa setelah menerima bibit padi yang diduga campuran dari beberapa varietas, atau bahkan telah dioplos.
Padahal, bibit tersebut berasal dari bantuan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, yang penyebarannya dilakukan melalui 13 Kelompok Tani (Poktan) di Kota Pematangsiantar.
J. Hasibuan (40), seorang petani di Kecamatan Siantar Marimbun, mengungkapkan bibit yang diterima melalui bantuan pemerintah ini tidak sesuai dengan harapan.
Bibit yang seharusnya bersertifikat unggul dengan label unggul, seperti varietas Inpari 32, ternyata bercampur dengan varietas lain, seperti Inpari 33.
"Kami heran, karungnya berlabel unggul tetapi isinya campuran. Ini kuat dugaan ada permainan antara penyedia bibit dan poktan," ujar Hasibuan kepada PARBOABOA, Selasa (13/8/2024).
Hasibuan kemudian menjelaskan bahwa varietas Inpari 33 tidak cocok dengan jenis tanah di Pematangsiantar, yang cenderung berpasir.
"Inpari 33 lebih cocok di tanah rawa, sedangkan di sini tanahnya berpasir. Ini jelas tidak cocok," tambahnya.
Menurutnya, bibit padi yang awalnya terlihat normal ternyata menunjukkan hasil yang mengecewakan setelah beberapa minggu ditanam.
Banyak tanaman yang tidak tumbuh seragam, bahkan ada yang mati, menyebabkan kerugian besar bagi petani yang menggantungkan hidup dari hasil panen.
Kondisi ini jelasnya, memantik kekhawatiran akan ketersediaan pangan di daerah setempat.
Hasibuan pun berharap ada tindakan segera dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini.
Senada dengan Hasibuan, Hari Ompungsunggu (45), seorang petani di Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, juga menyatakan keluhannya.
Ia menjelaskan, bibit yang diterima petani tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan justru merugikan.
"Kami butuh bibit yang sejenis dan sesuai, bukan campuran seperti ini," kata Hari kepada PARBOABOA.
Ia menduga ada permainan harga dalam pengadaan bibit ini, yang berimbas pada kualitas bibit yang diberikan.
Hari juga menekankan pentingnya perbaikan dalam pola tanam dan kualitas bibit yang disalurkan oleh Pemko Pematangsiantar.
"Kami hanya berharap ada perbaikan dari pemerintah. Ini keluhan kami semua," ujarnya dengan tegas.
Pantauan PARBOABOA di beberapa e-commerce menunjukkan harga bibit Inpari 32 dan Inpari 33 masing-masing berkisar antara Rp 110 ribu hingga Rp 115 ribu dan Rp 80 ribu hingga Rp110 ribu per karung seberat 5 kg.
Respon Pemerintah
Menanggapi keluhan para petani, Golfrit Sinaga, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Siantar Marimbun, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari para petani terkait masalah bibit tersebut.
"Belum ada yang menyampaikan keluhan kepada kami," kata Golfrit saat dihubungi PARBOABOA, Rabu (14/8/2024).
Ia menambahkan bahwa masalah seperti cuaca ekstrem dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sering menjadi penyebab gagalnya panen.
Golfrit bahkan menyebut, banyak petani yang tidak familiar dengan berbagai jenis varietas Inpari, sehingga mungkin saja kurang memahami kualitas bibit yang mereka terima.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar, Hotman Sibuea, mengaku belum mengetahui adanya keluhan ini.
"Kami tidak tahu soal itu. Kemarin sudah dibagi bersama Bu Walikota, dan hingga kini belum ada keluhan," ujarnya.
Lebih lanjut Hotman memaparkan, varietas Inpari 32 masih menjadi pilihan utama karena sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Pematangsiantar.
"Kami sudah melakukan penelitian bersama Balai Provinsi Sumut, dan tidak ada varietas lain yang lebih cocok selain Inpari 32," jelasnya.
Diketahui, dalam penyaluran bibit pada bulan Mei 2024 lalu, DKPP Kota Pematangsiantar telah mendistribusikan 10.000 kg bibit padi unggul bersertifikat untuk 400 hektar lahan, serta 1.500 kg bibit jagung untuk 150 hektar lahan.
Pada bulan Juni, bantuan bibit padi sebanyak 5.000 kg juga disalurkan untuk 200 hektar lahan dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara.
"Untuk pengadaan bibit bulan Mei memang berasal dari APBD Pemko Pematangsiantar sekitar Rp180 juta, sedangkan bulan Juni dari anggaran provinsi. Kami hanya menerima dan menyalurkan saja," tutup Hotman.
Editor: Norben Syukur
