PARBOABOA, Jakarta - Pemerintah Rusia mengeluarkan peringatan keras terhadap rencana Israel memperluas operasi militernya di Jalur Gaza.
Rusia menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di wilayah Palestina dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.
Peringatan ini disampaikan pada Sabtu (9/8/2025), hanya dua hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya untuk mengambil alih seluruh Jalur Gaza guna membentuk perimeter keamanan, sebelum menyerahkannya kepada "pemerintahan sipil" baru.
Sehari setelah pengumuman tersebut, kantor Netanyahu memastikan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana tersebut, yang mencakup operasi militer untuk menumpas Hamas dan merebut kendali atas Kota Gaza.
Langkah ini langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Moskow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai bahwa implementasi rencana semacam itu hanya akan memperburuk kondisi yang sudah tergolong dramatis di Gaza, yang kini menunjukkan tanda-tanda bencana kemanusiaan.
Zakharova menegaskan bahwa kebijakan Israel ini bukan hanya mengancam kehidupan jutaan warga Palestina, tetapi juga berpotensi merusak upaya internasional untuk meredakan konflik.
Ia memperingatkan, konsekuensi negatif dari langkah tersebut akan terasa jauh melampaui Gaza, mengganggu keseimbangan keamanan di seluruh Timur Tengah.
Data terakhir menunjukkan, sejak operasi militer dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas, sementara infrastruktur Gaza hancur lebur, memicu kelaparan dan penderitaan massal.
Kekhawatiran serupa juga disuarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, melalui pernyataan yang disampaikan juru bicaranya Stephanie Tremblay, menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Israel untuk "menguasai" Kota Gaza.
Guterres menilai langkah ini merupakan eskalasi berbahaya yang berisiko memperburuk penderitaan jutaan warga Palestina, sekaligus mengancam semakin banyaknya korban jiwa.
Menurut Tremblay, situasi kemanusiaan di Gaza saat ini sudah berada pada tingkat yang "mengerikan".
Guterres memperingatkan bahwa tindakan Israel akan memicu pengungsian paksa dalam jumlah besar, menambah daftar korban tewas, dan menyebabkan kehancuran berskala luas.
PBB kembali menyerukan gencatan senjata permanen, akses kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh Gaza, serta pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua sandera dan tahanan.
Guterres juga mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional, mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli 2024 telah menyatakan Israel berkewajiban menghentikan semua aktivitas permukiman baru serta memindahkan seluruh pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Ia menegaskan, tidak akan ada solusi berkelanjutan tanpa diakhirinya pendudukan ilegal dan tercapainya solusi dua negara yang layak.
“Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari Negara Palestina,” tegas Guterres.
Dengan peringatan yang datang dari Moskow dan PBB, rencana Israel ini kini menjadi sorotan dunia internasional, di tengah kekhawatiran bahwa konflik yang sudah memakan banyak korban ini akan memasuki babak yang lebih gelap.
