Terminal Tanjung Pinggir Pematang Siantar Masih Sepi Penumpang dan Bus, Masyarakat: Susah Akses  dan Angkutan Penghubung

PARBOABOA, Pematang Siantar - Terminal Bus Tanjung Pinggir di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara yang diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo awal Februari 2023 ini sepi peminat, baik penumpang maupun bus angkutan. Padahal, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP) diwajibkan masuk ke Terminal Tanjung Pinggir, baik kedatangan maupun keberangkatan.

Pantauan PARBOABOA, tak terlihat adanya penumpang atau bus di terminal tersebut. Bahkan, loket-loket bus pun terlihat tak berpenghuni.

Menurut salah seorang warga Kecamatan Siantar Utara, Rudi Sihombing, Terminal Tanjung Pinggir terkendala akses.

“Gimana mau ramai, aksesnya aja pun susah ya. Angkutan umum yang melintasi lokasi di sini aja sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari,” katanya kepada PARBOABOA, Sabtu (8/7/2023).

Rudi mengatakan, Terminal Tanjung Pinggir hanya ramai angkutan umum dalam kota saja, bukan antarkota dan antarprovinsi seperti terminal bus pada umumnya.

“Karena kan tidak semua orang punya jemputan. Jadi kalau yang tidak ada angkutan umum gimana caranya orang yang baru saja turun dari bus ini bisa pergi ke tujuannya selanjutnya? Kan pasti sulit. Apalagi jika yang datang bukan orang Siantar asli, pastinya kan berbahaya,” ungkapnya.

Rudi Sihombing menilai, harusnya pemerintah melihat situasi dan kondisi sebelum menentukan lokasi sebuah terminal bus.

“Apalagi Tanjung Pinggir ini tergolong sepi dan rawan. Tidak banyak rumah di sini. Bahkan kebanyakan ladang-ladangan. Gimana bisa jadi tempat terminal yang sebesar ini,” katanya.

Senada dengan Rudi Sihombing, warga Pematang Siantar lainnya, Risma Hutapea juga mengaku tidak setuju dengan dibangunnya terminal bus yang cukup mewah di daerah Tanjung Pinggir.

“Ah, siapa yang mau ke sini (Tanjung Pinggir). Jauh dari perkotaan, tidak ada angkutan umum. Bahkan masyarakat pun di sini tidak ada,” ungkapnya kepada PARBOABOA.

Risma yakin, masyarakat maupun bus tidak mau ngetem di Terminal Tanjung Pinggir itu.  

“Bahkan dari tahun ke tahun, lokasi Tanjung Pinggir ini susah berkembang. Masih tetap gini-gini saja. Sepi, rawan, jarang ada angkutan umum. Pasti akan susah buat mereka untuk bergabung di sini,” jelasnya.

Selain warga, sepinya Terminal Tanjung Pinggir juga disuarakan salah satu perusahaan bus di Kota Pematang Siantar, CV. Paradep Pematang Siantar. Mereka mengaku masih enggan pindah ke Terminal Tanjung Pinggir karena lokasinya yang sepi dan aksesnya yang sulit.

Meski mengaku telah ada arahan untuk pindah ke Terminal Tanjung Pinggir, admin CV Paradep Pematang Siantar, Iswar mengatakan hingga saat ini belum bisa melaksanakan arahan tersebut karena lokasi Terminal Tanjung Pinggir yang sepi penumpang.

“Seperti biasa, angkutan kita selalu lewat terminal Tanjung Pinggir. Namun untuk ngetem kita masih belum. Kita masih ngetem di dua lokasi saja, seperti di lokasi Tomuan dan Jalan Sutomo,” jelasnya.

Namun, Iswar mengaku bisa saja bus perusahaan pindah ngetem di Terminal Tanjung Pinggir, karena loket bus mereka telah difasilitasi pemerintah di sana.

“Namun, untuk pastinya pindah, kita belum tahu, karena Terminal Tanjung Pinggir ini pun belum sepenuhnya selesai. Masih ada yang harus ditambah," katanya.

Sementara perusahaan Bus Eldivo mengaku siap pindah jika ada aturan dari Dinas Perhubungan Pematang Siantar yang mengharuskan bus ngetem dan menjual tiket di Terminal Tanjung Pinggir. Hanya saja saat ini, Bus Eldivo masih hanya sekedar melintas di Terminal Tanjung Pinggir.
 
“Bus kita hanya melintas saja ke Terminal Tanjung Pinggir untuk melapor jumlah penumpang agar tercatat di Dinas Perhubungan,” jelasnya.

PARBOABOA berusaha menghubungi Humas Terminal Tanjung Pinggir, Selly Arisandi untuk mengklarifikasi terkait sepinya penumpang dan angkutan bus di terminal itu. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Terminal Tanjung Pinggir merupakan terminal tipe A. Pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar Rp39 miliar, yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan jangka waktu pengerjaan mencapai 720 hari kerja.