PARBOABOA, Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan, memusatkan aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan.
Mereka membawa sederet tuntutan yang dianggap sebagai harga mati bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Di bawah komando Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), ribuan buruh akan melakukan aksi nasional serentak pada Kamis (28/8/2025).
Gelombang massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang itu akan terkonsentrasi di Jakarta, tepatnya di Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja.
“Buruh akan menggelar aksi di DPR pada 28 Agustus 2025, menuntut kenaikan upah dan penghapusan outsourcing,” tegasnya.
Rute dan Sebaran Aksi di Daerah
Pergerakan massa diperkirakan akan memenuhi beberapa jalur utama menuju pusat aksi. Dari arah timur, rombongan buruh asal Cikarang akan masuk melalui jalur tol.
Dari barat, buruh asal Cikupa–Balaraja juga akan bergerak lewat tol. Sementara dari selatan, buruh Bogor–Depok mengambil jalur Jalan Raya Bogor, dan dari timur laut, massa Pulo Gadung–Sunter akan menuju DPR RI melalui jalur umum.
Tak hanya di ibu kota, aksi serupa juga berlangsung di kawasan industri dan kota besar lain, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, hingga menjangkau Medan, Batam, Banda Aceh, Palembang, Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ambon, Ternate, dan Jayapura.
Ini menandakan bahwa gerakan buruh kali ini berskala nasional, tidak terbatas pada Jakarta saja.
Tuntutan Utama
Dalam pernyataan resmi, KSPI merinci enam tuntutan yang akan diusung. Pertama, penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dianggap merugikan pekerja.
Kedua, penolakan terhadap kebijakan upah murah. Ketiga, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
Keempat, pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourcing. Kelima, pembentukan Satgas PHK guna mencegah pemutusan hubungan kerja massal.
Dan keenam, reformasi kebijakan pajak, termasuk peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Tak berhenti di sana, Said Iqbal menekankan adanya tuntutan tambahan, yakni penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
Ia juga menyinggung diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah yang selama ini masih dirasakan tidak adil.
“Selama ini banyak ketidakadilan yang terjadi,” ujarnya.
Aksi besar ini juga mengusung tajuk HOSTUM, singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.
Dengan identitas tersebut, gerakan buruh menegaskan sikapnya bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal upah, melainkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja di berbagai sektor.
Selain enam tuntutan utama, buruh juga menyoroti sejumlah isu lain, mulai dari pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, perlindungan pekerja digital, medis, transportasi, tenaga pendidik, hingga jurnalis.
Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penguatan agenda pemberantasan korupsi.
Persiapan Keamanan
Polda Metro Jaya memastikan aksi besar ini mendapat pengawalan ketat. Sebanyak 4.531 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi di Jakarta.
Dari jumlah itu, 2.174 berasal dari Polda Metro Jaya, 1.725 dari unsur BKO yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 dari jajaran Polres.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pengamanan juga mencakup rekayasa lalu lintas secara situasional agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh.
“Jika massa menggunakan ruas jalan depan DPR, arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan, maka pengalihan tidak dilakukan,” ujarnya pada Rabu (27/8/2025).
Selain mengantisipasi kepadatan di sekitar DPR, polisi juga menyiapkan langkah pengamanan di ruas Tol Dalam Kota.
Jika massa mencoba masuk ke jalur tol, arus kendaraan akan segera dialihkan melalui pintu keluar alternatif, seperti di depan Polda Metro Jaya, exit Tegal Parang, atau exit Slipi. Ade Ary menegaskan bahwa langkah ini diambil demi keselamatan pengguna jalan.
Polda Metro Jaya juga mengimbau agar para buruh menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis.
“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi sesuai aturan, dan tidak membahayakan keselamatan,” kata Ade Ary.
Ia pun meminta masyarakat memahami potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas.
“Kami mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan mengikuti informasi terkini melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya,” pungkasnya.
