PARBOABOA, Jakarta - Sumur resapan yang merupakan program dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dianggap gagal untuk mengatasi persoalan banjir di ibu kota. Padahal untuk pembangun sumur resapan tahun 2021 telah menghabiskan dana sebesar Rp 416 miliar.
Awalnya, pada pembahasan anggaran 2022 Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan dana pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar kepada DPRD DKI. DPRD DKI kemudian memutuskan hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 120 miliar. Namun alokasi tersebut diputuskan untuk dihapus sepenuhnya dalam Rapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD DKI.
"Di nol kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, Rabu (1/12).
Adapun alasan penghapusan tersebut diambil setelah anggota DPRD DKI melihat ketidak efektifan program tersebut. Nantinya dana pembangunan tersebut akan dialihkan untuk pembayaran penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP.
Kritik Pembangunan Sumur Resapan
Diketahui kritik pembangunan sumur resapan sudah dilontarkan banyak pihak, salah satunya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menilai sumur resapan itu merugikan warga dan pengguna jalan.
"Menurut saya sumur resapan yang didesain untuk memasukkan hujan ke dalam tanah, mempercepat surutnya genangan saat hujan besar dan sebagai upaya cadangan air tanah tetap terjaga saat musim kemarau ini tidak efektif sama sekali diterapkan di ibu kota dan jelas sangat merugikan," ucap Prasetyo dalam akun Instagram resminya @prasetyoedimarsudi, Selasa (30/11/21).
Prasetyo juga menyoroti adanya laporan yang menyebut sumur resapan yang baru dibangun, namun langsung jebol.
"Banyak pengguna jalan karena jalanan menjadi bergelombang, berbeda tinggi, bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol," jelasnya.
Dalam unggahan tersebut, Prasetyo juga mengimbau Anies agar turun kelapangan untuk melihat efektivitas program tersebut.
