Bersama Organisasi Serikat, Partai Buruh Tolak PHK di Tengah Ancaman Resesi Global 2023

PARBOABOA Jakarta- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya menentang keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global.

Untuk menyampaikan tuntutannya, Said bersama Partai Buruh dengan berbagai elemen kelas pekerja 50 ribu buruh akan melakukan unjuk rasa di Istana Negara pada Rabu (12/10/2022). Unjuk rasa ini akan diikuti massa dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Diketahui pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor gubernur masing-masing provinsi.

"Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT," ujarnya.

Said juga membahas terkait tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi.

"Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” katanya.

Menurut Said Omnibus Law UU Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya, karena menjanjikan akan merciptakan lapangan kerja dan perekonomian semakin membaik, tapi kenyatannya semua janji itu jauh dari seperti apa yang dijanjikan.

Diketahui juga, saat ini di beberapa negara Eropa buruh-buruh juga sedang melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga sandang dan pangan melambung tinggi.

"Sama seperti di Indonesia, mereka juga menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran," imbuhnya.