Biaya Penyambungan Listrik di Daerah Bikin Menjerit, Tembus hingga Rp 45 Juta Per Pelanggan!

PARBOABOA, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero membeberkan, investasi untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), makin mahal apabila dibandingkan dengan wilayah non-3T.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan, biaya penyambungan di regional Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) bisa tembus hingga Rp 45 juta per pelanggan.

“Rupiah untuk sambung ke pelanggan itu makin lama makin mahal, karena yang sudah kita selesaikan itu di daerah-daerah yang dekat dengan jaringan sedangkan yang jauh rata-ratanya makin mahal,” katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/09/2022).

"Contohnya di Jawa Bali kita untuk menyambung temen-temen kita yang 3T di daerah sekitar Madura sana sampai Rp 45 juta per pelanggan biayanya," tambahnya.

Adi menjelaskan sejumlah daerah masih memiliki rasio eletrifikasi di bawah 95 persen atau malah status merah, antara lain seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Riau.

Kemudian, untuk regional Sumatera Kalimantan (Sumkal), biaya sambung listrik bisa mencapai Rp 39 juta per pelanggan. Kemudian regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana) Rp 25 juta per pelanggan.

"Sedangkan untuk rata-rata investasi non 3T di Jawa Bali di deket-deket sini, yang Bogor kira-kira Rp 1-2 juta per pelanggan," ujarnya.

Lebih lanjut, PLN mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 10 triliun pada tahun depan, dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya program listrik desa dan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, duit Rp 10 triliun untuk PLN akan dialokasikan dalam meningkatkan rasio eletrifikasi. PLN akan lebih banyak mengaliri listrik kepada masyarakat di desa-desa yang belum tersentuh infrastruktur penerangan atau untuk masyarakat kurang mampu.

Pemerintah telah sepakat, pada tahun depan listrik merupakan kepentingan untuk industri dan kehidupan hari ini.

“Karena semua serba listrik. Nah, jadi kalau bicara mengenai Rp10 triliun itu begitu,” ungkap Menteri Erick.