PARBOABOA, Jakarta,– Langkah berani dilakukan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XI DPR RI, ia mengumumkan rencana menempatkan dana segar pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank nasional.
Dana jumbo ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI).
Purbaya menyebut, strategi tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan likuiditas ke sistem keuangan.
“Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, saya minta bank sentral jangan serap uangnya. Biar dari sisi fiskal kita jalan sedikit, dan mereka mendukung dari sisi moneter,” ujarnya saat rapat di Gedung DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Menurut Purbaya, skema ini tidak membebani anggaran negara karena pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya tambahan.
Sebaliknya, bank-bank penerima dana akan terdorong mengelola uang itu agar menghasilkan keuntungan.
“Bank gak akan diamkan uang itu. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi. Disitulah pertumbuhan kerja mulai tercipta. Saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi mereka senjata,” jelasnya.
Inisiatif ini disebut masih tahap awal. Jika hasilnya positif, pemerintah akan melanjutkan kebijakan serupa secara bertahap hingga terlihat dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
Purbaya menegaskan, rencana ini sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, ia juga akan meminta persetujuan DPR sebagai bentuk legitimasi politik.
“Saya sudah lapor ke presiden, dan langkah pertama sudah kami jalankan. Nanti saya mohon restu parlemen untuk tugas ini,” tambahnya.
Rapat Perdana yang Penuh Warna
Rapat kerja perdana Purbaya sebagai Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI berlangsung dalam suasana akrab, meski sempat diselingi teguran.
Saat membuka presentasi, ia mengingatkan bahwa dirinya kini tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Dengan nada bercanda, Purbaya mengaku kini harus lebih berhati-hati dalam berbicara.
“Kalau waktu ketua LPS, saya katanya ngomongnya agak koboi. Sekarang enggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda,” katanya yang disambut tawa anggota dewan.
Seorang anggota DPR bahkan menimpali, “Pak Menteri boleh koboi, tapi ada isinya.” Mendapat celetukan itu, Purbaya hanya tersenyum sambil menjawab singkat, “Siap, terima kasih, Pak.”
Jejak Kontroversi Sang Menkeu Baru
Meski baru beberapa hari menjabat, Purbaya sudah menjadi sorotan publik. Ucapannya soal “17+8 Tuntutan Rakyat” sempat menuai kritik luas.
Dalam pernyataannya pada 8 September lalu, ia menilai aspirasi tersebut hanya mewakili sebagian kecil masyarakat yang belum puas dengan kondisi ekonomi.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin mereka merasa hidupnya masih kurang,” katanya kala itu.
Pernyataan itu langsung menuai reaksi negatif, bahkan viral di media sosial. Purbaya kemudian menyampaikan permintaan maaf.
“Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi,” ucapnya usai serah terima jabatan di Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).
Ia berjanji akan lebih berhati-hati saat berbicara karena sadar kini posisinya sebagai Menteri Keuangan berada di bawah sorotan publik dan media.
Terlepas dari kontroversinya, Purbaya menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa gelombang protes masyarakat akan mereda seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen yang dipatok Presiden Prabowo tidak bisa diraih dalam waktu singkat.
“Begitu ekonomi kita tumbuh 6 sampai 7 persen, otomatis banyak yang lebih sibuk bekerja dan hidup lebih sejahtera daripada berdemo,” katanya percaya diri.
Dengan strategi penempatan dana Rp200 triliun di bank nasional, Purbaya berharap roda perekonomian berputar lebih kencang, membuka lapangan kerja, serta menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat.
