PARBOABOA, Jakarta - Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu membahas pengerahan militer AS dalam mendukung keamanan Israel menghadapi berbagai ancaman.
Pembicaraan tersebut dilakukan lewat telepon pada Kamis (1/8/2024).
Pihak Gedung Putih menyatakan,presiden mendiskusikan berbagai upaya untuk mendukung pertahanan Israel dari berbagai ancaman, termasuk rudal balistik dan pesawat nirawak, serta pengerahan militer defensif baru oleh AS.
Biden pun kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel dalam menghadapi segala ancaman dari Iran dan kelompok-kelompok seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi.
Untuk menunjukkan komitmen tersebut, Biden menekankan pentingnya terus berupaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut.
Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang sebelumnya menyatakan "keprihatinan serius" tentang situasi di Jalur Gaza kepada Netanyahu, juga ikut serta dalam panggilan telepon tersebut.
Kebijak Biden Salah
Sebelumnya, dua belas mantan pejabat pemerintah Amerika Serikat menilai kebijakan pemerintahan Biden mengenai Gaza sebagai kegagalan dan ancaman terhadap keamanan nasional AS.
Dalam pernyataan resmi, mereka menyampaikan, kedok diplomatik Amerika dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan Amerika yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza.
Kebijakan Biden tersebut disebut sebagai tindakan yang tidak hanya tercela secara moral dan jelas-jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum AS, namun juga menjadi sasaran Amerika.
Adapun pernyataan itu ditandatangani oleh empat mantan pejabat Departemen Luar Negeri, satu dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), tiga dari militer AS, dan empat staf politik.
Mereka menyampaikan proposal kebijakan terkait perang Israel di Gaza kepada pemerintahan Biden.
Menurut mereka, kebijakan keras tersebut membahayakan keamanan nasional AS dan nyawa para anggota militer serta diplomat Amerika.
Hal ini terlihat dengan terbunuhnya tiga anggota militer AS di Yordania pada bulan Januari dan evakuasi fasilitas diplomatik di Timur Tengah.
Selain itu, para mantan pejabat tersebut juga mengatakan, kebijakan Presiden Biden menimbulkan risiko keamanan bagi warga Amerika di dalam dan luar negeri.
Mereka juga menuduh bahwa kebijakan pemerintah AS mengancam kepentingan negara tersebut di seluruh kawasan.
Mereka juga mengatakan bahwa kredibilitas AS telah sangat dirusak di seluruh dunia pada saat negara tersebut sangat membutuhkannya, ketika dunia sedang memasuki era baru persaingan strategis.
Menurut para mantan pejabat AS tersebut, kebijakan Gaza saat ini tidak membuat warga Israel lebih aman dan telah memberikan keberanian kepada ekstremis, sekaligus berdampak buruk bagi rakyat Palestina.
Sebagai sekelompok orang Amerika yang berdedikasi untuk melayani negara, kami menegaskan bahwa ada cara lain.
Pernyataan tersebut juga mengimbau pemerintah AS untuk memperluas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dan mendukung upaya rekonstruksi wilayah tersebut.
Selain itu, pernyataan tersebut mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Total Dukungan AS untuk Israel
Berdasarkan laporan dari kantor Reuters, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 10.000 bom dan rudal kepada Israel sejak operasi militer dimulai di Gaza pada Oktober lalu.
Laporan itu juga menyatakan bahwa pengiriman senjata itu termasuk sedikitnya 14.000 bom MK-84, yang masing-masing seberat 2.000 pon (925 kg), dan 6.500 bom MK-82 seberat 500 pon (230 kg).
Kiriman tersebut juga termasuk 3.000 rudal Hellfire berpemandu presisi untuk serangan udara-ke-darat, 1.000 bom penghancur bunker, serta 2.600 bom kecil yang dijatuhkan dari udara.
AS belum melakukan perubahan signifikan yang akan membatasi tingkat dukungan militer kepada Israel, menurut laporan itu.
Pentagon, alias markas besar Departemen Pertahanan AS, belum menanggapi permintaan komentar dari Sputnik mengenai masalah ini.
Sebelumnya pada Rabu (26/6/2024), seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah AS telah mengirim senjata ke Israel senilai 6,5 miliar dolar AS (Rp106,27 triliun).
Pemerintahan Biden saat ini hanya menahan satu kelompok pengiriman bom seberat 2.000 pon, yang diminta Israel.
AS dikabarkan saat ini sedang meninjau permintaan tersebut di tengah kekhawatiran bahwa Israel akan menggunakannya di wilayah padat penduduk di Rafah.
Namun, menurut laporan tersebut, AS diperkirakan akan segera mencabut penundaan pengiriman bom seberat 500 pon yang juga telah ditahan.
Israel dilaporkan akan membutuhkan bom-bom itu jika terjadi konflik yang lebih dalam dengan Hizbullah di perbatasan sebelah utara dengan Lebanon.
Editor: Norben Syukur
