Imbas Makan Siang Gratis Terhadap Penerbitan SUN dan Pajak Kelas Menengah

PARBOABOA, Jakarta – Prabowo Subianto membuka lembaran demi lembaran pengalaman yang terukir dalam memori masa lalunya, khususnya selama aktif di militer.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu dari sekian banyak pengalaman yang telah dicatat dalam buku kehidupannya merupakan inspirasi di balik lahirnya program Makan Gratis.

Kala itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini memimpin sebuah operasi militer di wilayah pegunungan dan menyaksikan banyak orang yang meninggal di depan tendanya akibat kelaparan.

"Pengalaman saya sebagai komandan pasukan, kerap melihat orang mati karena kelaparan. Hati saya terketuk dengan pengalaman ini," kata Prabowo, Rabu (31/01/2024).

"Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Masalah pangan ini serius untuk diselesaikan."

Pengalaman inilah yang membuat Prabowo yakin bahwa program Makan Siang dan Susu Gratis untuk anak sekolah adalah solusi yang harus segera diimplementasikan.

Anak-anak Indonesia tidak boleh mengalami kelaparan lagi, melainkan tumbuh menjadi generasi cerdas dengan kebutuhan gizi yang terpenuhi.

Alhasil, program ini resmi diluncurkan oleh Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada November 2023 lalu.

Kemudian disosialisasikan secara masif selama masa kampanye, termasuk dalam kesempatan debat calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Namun, program ini kerap menuai kritik lantaran dinilai hanya menghabis-habiskan anggaran. Tetapi bagi Jokowi, Program Makan Siang Gratis tersebut perlu mendapat perhatian dan mesti didukung.

Hal ini terkonfirmasi oleh pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan bahwa dalam sidang kabinet yang dipimpin Jokowi, telah dibahas tentang program makan siang gratis sebagai salah yang satu prioritas.

"Ada pembahasan tentang program Makan Gratis dan termasuk dalamnya makan siang tahap awal," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (26/02/2024).

Pembicaraan ini bersifat antisipatif. Menurutnya, ada beberapa model yang harus dibahas untuk dimulai dalam asumsi APBN 2025.

Surat Utang Baru

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menegaskan bahwa Program Makan Siang Gratis akan berimbas pada peningkatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) baru dan pajak untuk warga kelas menengah.

Dikhawatirkan terjadi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 "Ada perkiraan defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima melalui rilis yang diterima PARBOABOA, Minggu (3/03/2023).

Kondisi ini dapat memicu peningkatan penerbitan SUN baru. Pendanaan melalui pajak kemungkinan akan menargetkan kelas menengah, dibandingkan dengan pajak kekayaan yang lebih sulit diterapkan.

Kenaikan pajak terhadap kelas menengah pun akan membawa risiko penurunan daya beli. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik yang ditopang oleh daya beli masyarakat.

Meskipun program makan siang gratis bisa efektif mengurangi masalah gizi buruk, dampak negatifnya termasuk peningkatan kesulitan bagi ekonomi kelas menengah.

“Jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia,” katanya.

Ini akan membebani APBN dan berakibat pada bunga utang yang dibayar lebih mahal.

Peringkat utang yang rendah juga bisa menurunkan minat investor terhadap SUN. Investor lebih tertarik memindahkan investasi dari negara-negara berkembang.

Tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu terus meningkat.

Dengan demikian, program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025.

Pemaksaan mengakibatkan anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN.

Sasarannya harus untuk kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi.

Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

"Jadi, jangan maksain program populis (makan siang gratis); yang realistis saja dan lakukan secara prioritas, plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk antisipasi korupsi."