PARBOABOA, Jakarta - Optimisme masyarakat akan terwujudnya demokrasi yang sehat dengan kehadiran oposisi pada masa kepemimpinan 2024-2029 terus menguat.
Keyakinan ini diperoleh usai mantan kandidat Presiden RI, Ganjar Pranowo, mengumumkan posisinya sebagai oposisi terhadap Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar ingin memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
"Deklarasi saya hari ini adalah bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan ini," kata Ganjar di acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Namun, ia mengakui bahwa dirinya akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran dan siap melakukan pengawasan dengan cara yang benar.
Ganjar juga menyatakan bahwa alasan menjadi oposisi adalah untuk memperlihatkan integritas politik.
Ia berpendapat bahwa standar berpolitik di Indonesia harus ditingkatkan dan dijalankan dengan terhormat.
Dia menambahkan bahwa tidak perlu adanya saling cemooh di antara warga negara dan menyuarakan kritik melalui parlemen adalah metode yang paling tepat.
Tentu ini adalah cara terbaik untuk melakukan tindakan yang tepat dalam pengawasan.
Di sisi lain, mantan Calon Wakil Presiden RI, Mahfud Md., menyampaikan komitmennya untuk terus berjuang melalui berbagai cara, termasuk partai politik dan gerakan politik.
Mahfud mengatakan bahwa keterlibatan dalam gerakan politik bukan hanya melalui partai politik tetapi juga organisasi masyarakat dan media yang berperan dalam mengarahkan kebijakan negara.
"Saya sedang berkonsolidasi untuk membangkitkan kembali masyarakat sipil yang pernah bersatu demi demokrasi," jelas Mahfud.
Mahfud juga berencana untuk kembali mengajar di universitas dan memperbaiki praktik hukum di Indonesia, yang menurutnya saat ini dilakukan tanpa etika oleh elit politik.
Dia mencontohkan bahwa undang-undang sering dibuat berdasarkan kepentingan jangka pendek dan kelompok tertentu, sehingga perlu ada pembenahan dalam praktik hukum.
"Saya akan fokus pada pengawalan di bidang hukum, yang mencakup pembuatan undang-undang, kerja pemerintahan sehari-hari, dan di pengadilan. Saat ini, semua aspek ini perlu diatur untuk menjaga kelangsungan negara," tutup Mahfud.
Sikap Ganjar yang mau berada di luar pemerintahan mendapat respons dari berbagai kalangan.
1. Gibran
Gibran Rakabuming Raka, yang baru terpilih sebagai wakil presiden, terkejut ketika mendengar sikap Ganjar Pranowo yang ingin menjadi oposisi.
"Oh ya? Ya, tidak masalah," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (7/05/2024).
Meskipun begitu, Gibran, yang merupakan putra sulung Joko Widodo, berharap Ganjar tetap akan mendukung pemerintahan.
"Harapannya, beliau tetap mendukung dari luar. Kami terbuka terhadap saran dari mana pun, termasuk dari oposisi," ujar Gibran.
2. Anies Baswedan
Mantan kandidat presiden, Anies Baswedan turut memberikan tanggapan terhadap keputusan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Belum ada keputusan apakah saya akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak karena saya tidak terikat oleh kebijakan partai tertentu," ujar Anies di Jakarta.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, dirinya berbeda dengan Ganjar yang merupakan bagian dari partai politik, "saya adalah warga negara yang berkomitmen pada perubahan," tambahnya.
3. Habiburokhman
Wakil Ketua Umum Gerindra, menyatakan penghormatannya terhadap keputusan Ganjar Pranowo untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami menghormati keputusan Pak Ganjar," kata Habiburokhman, Selasa (7/05/2024). Dia menambahkan bahwa Gerindra tidak memiliki masalah dengan keputusan politik Ganjar dan menganggapnya sebagai hak demokratis.
Menurutnya, apapun pilihan politik Ganjar, itu pasti dilakukan demi kebaikan bangsa.
Habiburokhman juga menyebutkan bahwa Gerindra tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Ganjar dan pemimpin partai lainnya.
Butuh Dukungan PDIP
Direktur bidang politik Vox Point Indonesia, Erva Tou, mengatakan keputusan mantan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo sebagai oposisi baru mendapat kekuatan jika PDIP memiliki sikap yang sama.
“Sikap Pak Ganjar itu harus diikuti dan didukung oleh partainya, yaitu PDIP, sehingga menjadi lebih kuat dan bermakna,” katanya kepada PARBOABOA, Rabu (8/05/2024).
Karena itu, kata Erva, sikap Ganjar tersebut baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan.
“Jika PDIP sudah menyatakan dirinya sebagai oposisi, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi pemerintahan mendatang,” ungkapnya.
Karena menurutnya, PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan sebagaimana pengalaman sebelumnya.
Berbeda dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat bahwa arah kebijakan politik PDIP akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ujang, PDIP pasti mendukung langkah Ganjar Pranowo yang memilih tetap konsisten untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
“PDIP juga mendukung sikap Pak Ganjar, dari sana bisa dilihat arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi,” kata Ujang kepada PARBOABOA, Selasa (7/5/2024).
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, sejak awal PDIP memang arahnya lebih condong menjadi oposisi.
Sebab, mereka bisa dianggap tidak konsisten oleh para pendukung dan kadernya jika memutuskan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
