PARBOABOA, Simalungun- Lembaga Survei Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun transparan menyampaikan ke masyarakat apakah indeks pembangunan manusian (IPM) yang naik menjadi 73,77 persen di 2022 ada hubungannya dengan upaya yang dilakukan pemkab.
Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia, Elfenda Ananda mengatakan, peningkatan IPM di Simalungun menunjukkan adanya peningkatan sumber daya manusia.
"Cukup menggembirakan kalau datanya menggambarkan kondisi masyarakat sesungguhnya. Terutama dalam menghadapi persaingan global," katanya kepada Parboaboa, Jumat (10/02/2023).
Elfenda menjelaskan, pemerintah harapannya bisa lebih banyak mengalokasikan kegiatan belanja daerah ke hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan IPM, salah satunya mutu pendidikan di setiap jenjangnya.
"Pemkab harus memastikan peningkatan tersebut, mulai dari pembangunan mutu, akses, infrastruktur dan pembangunan administrasi," ucapnya.
Elfanda menyampaikan, pemerintah biasanya fokus pembangunan bidang pendidikan hanya berkutat pada belanja infrastruktur dan akses.
"Kalaupun ada belanja mutu Pendidikan lebih kecil porsi belanjanya ketimbang belanja akses dan infrastruktur," sebutnya.
"Jangan sampai pemkab tidak jujur menyampaikan sesungguhnya penyebab kenaikan IPM Simalungun disebabkan apa," katanya kembali.
Ia menambahkan harus ada keberanian pemerintah Kabupaten Simalungun untuk keluar dari program dan kegiatan yang sifatnya seremonial, di mana tidak mendukung penguatan ekonomi daerah. Di samping itu berani memangkas belanja yang kurang penting lalu dialihkan kepada belanja yang berhubungan peningkatan ekonomi daerah.
"Sumber daya manusia yang sudah meningkat lewat data IPM harus disalurkan kepada belanja daerah yang ada hubungannya dengan keberhasilan peningkatan IPM daerah. Sehingga bermanfaat bagi daerahnya dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah nantinya," katanya.
Editor: RW
