PARBOABOA, Tebing Tinggi - Ketua Masyarakat Pemerhati Pemerintahan dan Korupsi Kota Tebing Tinggi, Hasan Damanik mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, pekan lalu.
“Kalau secara umum kita ucapkan terima kasih atas penghargaan itu. Namun kan masyarakat juga mempertanyakan kriterianya apa, sehingga bisa memperoleh prestasi tersebut. Kota Tebing Tinggi itu bukannya ada penghasilan apa-apa, kotanya masih semrawut, jadi mendapatkan penghargaan itu sampai lima kali berturut-turut bingung juga saya jadinya,” katanya kepada Parboaboa, Senin (8/5/2023).
Hasan menyebut, masih banyak proyek-proyek dan aset Kota Tebing Tinggi yang masih terbengkalai dan tidak bisa difungsikan hingga saat ini.
“Sebagai contoh, Pasar Induk itu seperti kandang lembu, kolam renang milik Pemko babak belur, lalu proyek di GOR untuk bikin main futsal dan tenis, sudah berapa tahun itu terbengkalai. Dan coba pergi ke pajak, lihat macam mana pedagang-pedagang itu tidak bisa difungsikan, tidak bisa diatur, jalan pun kita susah jadinya. Macam sudah seperti kampung kita lihat kota ini, tidak teratur,” sebutnya.
Menurut Hasan, tidak ada kemajuan sama sekali yang diperoleh Kota Tebing tinggi, selama Penjabat Wali Kota menjabat.
“Hampir setahun sudah beliau ini menjabat, apa kemajuan yang sudah diperoleh Kota Tebing Tinggi ini? Ya gitu-gitu saja, bahkan kemunduran yang saya lihat. Cuman itu la, karena ada kesan beliau tidak dipilih oleh rakyat dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, ini lah susahnya. Kita harus secara jujur maunya mengakui itu. Itu menurut saya pribadi, dan pengamatan saya yang sudah 50 tahun tinggal di Kota Tebing Tinggi ini,” ujarnya.
Hasan berharap, Penjabat Walikota Tebing Tinggi dapat membenahi dan memperbaiki apa yang sudah dikerjakan Wali Kota sebelumnya.
“Harapannya bisa memperbaiki kota ini, kemudian nanti kita harapkan juga kepada wali kota yang baru, kota ini lebih maju, dan masyarakatnya lebih sejahtera. Itu lah harapan kita semua. Siapa la masyarakat ingin kotanya babak belur, kan tidak tidak ada,” pungkas dia.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebing Tinggi, Basyaruddin Nasution, belum menjawab pesan Parboaboa untuk menanggapi diperolehnya opini opini WTP oleh Pemko Tebing Tinggi dari BPK Perwakilan Sumatra Utara tersebut.
